KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               16 Agustus 2005

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 748/PJ.51/2005

                             TENTANG

                  FASILITAS PPN ATAS IMPOR KAPAS

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 Februari 2005 hal Penangguhan PPN Kapas yang 
ditujukan kepada Menteri Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam Surat tersebut disampaikan bahwa:
    a.  Dalam 4 tahun terakhir, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah sektor utama penghasil 
        devisa di sektor non migas dengan rata-rata nilai ekspor sebesar US$ 7,48 Milyar dan 
        menyerap 1,18 juta tenaga kerja langsung.
    b.  Permasalahan pengenaan PPN atas kapas sangat memberatkan industri TPT nasional selain itu 
        pemberlakuannya masih bertentangan dengan peraturan mengenai impor barang strategis.
    c.  Berdasarkan hal tersebut, Saudara meminta penangguhan pemberlakuan PPN kapas sehingga 
        permasalahan ini dapat diselesaikan. Rekomendasi yang diberikan adalah:
        1)  kapas dimasukan sebagai barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
        2)  Atas impor kapas dikenakan PPN dengan tarif 0%.

2.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 
    Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
    Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa:
    a.  Pasal 4 huruf c, atas impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
    b.  Pasal 4A jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa 
        Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Kapas tidak termasuk sebagai jenis barang 
        yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
    c.  Pasal 16B jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor Dan Atau 
        Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari 
        Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
        Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003, Kapas bukan merupakan Barang Kena Pajak Tertentu 
        yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
        Nilai.

3.  Sesuai Pasal 14 huruf c Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan 
    Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    349/KMK.01/1999, atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah oleh Pengusaha Di Kawasan 
    Berikat (PDKB) diberikan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut Pajak 
    Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.

4.  Sesuai Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.03/2003 tentang Tatalaksana 
    Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya, terhadap barang dan/atau bahan asal impor 
    untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor 
    dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa:
    a.  Kapas tidak termasuk sebagai barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ataupun 
        Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari 
        pengenaan PPN oleh karena itu atas setiap impor kapas terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    b.  Namun demikian, bagi pengusaha industri yang mempunyai orientasi ekspor dapat 
        memanfaatkan skema fasilitas perpajakan yang ada yaitu fasilitas bagi Pengusaha Di Kawasan 
        Berikat atau fasilitas berupa Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor, dimana salah satu 
        kemudahan tersebut adalah penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut 
        Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22 
        Impor atas impor barang/bahan (termasuk kapas) yang diolah lebih lanjut untuk tujuan 
        ekspor.

Demikian kami sampaikan.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO