KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      28 Mei 1986

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 1462/PJ.3/1986

                            TENTANG

                          PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI TOKO EMAS

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menghubungi surat Saudara tanggal 18 April 1986 mengenai masalah PPN bagi Toko Emas, maka dengan ini 
diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 16 Mei 1986 Nomor : 
SE-26/PJ.3/1986 (SERI PPN-74) telah diberikan penegasan tentang pengenaan PPN atas penyerahan oleh Toko 
Emas sebagai berikut :

1.  Kepada pengusaha Toko Emas yang dapat menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan secara 
    terpisah dan jelas mengenai penyerahan yang dikenakan PPN dan penyerahan yang tidak dikenakan 
    PPN, maka sesuai ketentuan dalam Undang-undang PPN 1984, PPN hanya dikenakan atas Penyerahan 
    Kena Pajak, yang bagi Toko Emas meliputi :
    a.  Penyerahan emas perhiasan buatan sendiri;
    b.  Penyerahan emas perhiasan berdasarkan pesanan, baik dengan bahan dari Toko Emas 
        sendiri maupun dari pemesan;
    c.  Penyerahan emas perhiasan yang dibuat dengan menyuruh orang lain.
    Jual beli emas perhiasan jadi, batu mulia dan atau emas batangan yang tidak diolah lebih lanjut bukan 
    merupakan Penyerahan Kena Pajak dan karenanya tidak dikenakan PPN.

2.  Pengusaha Toko Emas yang belum dapat menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan secara 
    terpisah dan jelas tetap dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran 
    Direktur Jenderal Pajak tanggal 31 Mei 1985 Nomor : SE-45/PJ.3/1985 (SERI PPN-53), yaitu sebesar 
    10% x 30% x jumlah penjualan seluruhnya atau 3% x jumlah penjualan seluruhnya.

3.  Selanjutnya bagi pengusaha Toko Emas yang dapat menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan 
    secara terpisah seperti dikemukakan pada butir 1 perlu diperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini :
    a.  Toko Emas harus mempergunakan Buku Pembelian dan Buku Penjualan yang bentuknya 
        ditetapkan dalam Surat Edaran SERI PPN-74.
    b.  Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan emas perhiasan tersebut pada butir 1a dan 1c 
        adalah Harga Jual.
    c.  Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang pesanan tersebut pada 1b adalah :
        -   kalau bahan berasal dari pemesan, PPN-nya dihitung atas upah yang diterima dari 
            pemesan.
        -   kalau pesanan termasuk bahan dari Toko Emas, maka PPN dihitung atas seluruh 
            Harga Jual.

4.  Atas penyerahan emas perhiasan yang dikenakan PPN sebagaimana dikemukakan pada butir 1a s/d 
    1c di atas, Toko Emas diwajibkan membuat Faktur Pajak Sederhana (FPS). Dalam FPS harus 
    dicantumkan NPWP dan Toko Emas yang bersangkutan dan diberi nomor urut. Untuk penjualan emas 
    perhiasan jadi, permata/batu mulia dan emas batangan yang tidak dikenakan PPN (bukan Penyerahan 
    Kena Pajak), tidak perlu dibuat FPS dan cukup dibuat Nota Penjualan yang juga harus diberi nomor 
    urut.

5.  Perlu ditambahkan bahwa mengingat sebagian dari penyerahan (penjualan) yang dilakukan oleh Toko 
    Emas adalah Penyerahan Kena Pajak, maka semua pengusaha Toko Emas harus melaporkan 
    usahanya kepada Kantor Inspeksi Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

6.  Demikianlah penegasan kami untuk dimaklumi.
    Diharapkan bantuan Saudara untuk menyebar-luaskan penegasan ini dan isi Surat Edaran SERI PPN-
    74 kepada semua pengusaha Toko Emas, baik yang sudah menjadi anggota APEPI maupun yang 
    belum atau tidak menjadi anggota APEPI.

    Juga diharapkan bantuan Saudara untuk menyampaikannya pula kepada perwakilan dan para anggota 
    APEPI di luar DKI Jaya, agar dengan demikian para pengusaha Toko Emas dapat memahami 
    ketentuan ini dengan baik dan dapat melaksanakannya dengan tertib. Untuk jelasnya bersama ini 
    disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SERI PPN-74 tersebut di atas.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG,

ttd

Drs. DJAFAR MAHFUD