KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               15 Oktober 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 989/PJ.53/2003

                            TENTANG

           PENGENAAN PPN ATAS PENYERTAAN MODAL (DANA) UNTUK PEROLEHAN SOFWARE

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 27 Mei 2003 hal penggunaan bukti potong dan SSP 
dengan metode qq, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
    a.  PT. XYZ mengajukan pertanyaan kepada Saudara mengenai penggunaan bukti potong dan 
        SSP dengan metode qq.
    b.  Menurut Saudara sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan 
        bukti potong dan SSP dengan metode qq selain untuk perusahaan yang bergerak di bidang 
        periklanan, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998.
    c.  Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mohon pendapat atas alternatif lain yang Saudara 
        sarankan kepada PT. XYZ untuk dilaksanakan guna menghindari penggunaan bukti potong 
        dan SSP dengan metode qq.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 angka 18, bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
        diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak 
        termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan 
        harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

    b.  Pasal 4 huruf a, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
        dilakukan oleh Pengusaha, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam memori penjelasannya 
        ditetapkan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat 
        sebagai berikut:
        -   Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
        -   Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak 
            berwujud;
        -   Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
        -   Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    c.  Pasal 9 ayat (2), bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak 
        Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Pajak 
        Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar merupakan Pajak Masukan bagi pembeli 
        Barang Kena Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;

    d.  Pasal 13 ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap 
        penyerahan Barang Kena Pajak dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak.

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    diberikan penegasan bahwa:
    a.  Atas pembelian 1 (satu) paket software oleh PT. XYZ dari PT. ABC yang digunakan oleh 
        PT. XYZ dan anak-anak perusahaan terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar 
        Pengenaan Pajak sebesar nilai kontrak dan PT. ABC wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada 
        PT. XYZ.
    b.  Atas penagihan biaya sebesar jumlah tertentu yang merupakan beban anak-anak perusahaan 
        PT. XYZ terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar jumlah 
        yang ditagih atau yang seharusnya ditagih oleh PT. XYZ, dan PT. XYZ wajib menerbitkan 
        Faktur Pajak kepada masing-masing anak perusahaan.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA