KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                                5 Juli 2005

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 612/PJ.53/2005

                             TENTANG

                PERLAKUAN PPN ATAS PENJUALAN RUKO

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 3 Januari 2005 hal Permohonan Penjelasan atas 
Penjualan Ruko, dengan ini diberitahukan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
    a.  PT. ABC, NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX, pada tahun 2004 menjual ruko yang dibeli dari 
        orang pribadi pada tahun 1988 dan pada saat membeli ruko tersebut tidak dikenakan PPN.
    b.  Berdasarkan faksimili dari PT. ABC tanggal 1 Februari 2005 menyatakan bahwa orang pribadi 
        tersebut adalah AAA.
    c.  PT. ABC meminta penegasan apakah atas penjualan ruko tersebut dikenakan PPN dan apabila 
        dikenakan PPN berapa tarif PPN atas penjualan ruko tersebut.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud 
        dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa 
        Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha 
        Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha 
        Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    b.  Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa 
        Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
        sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 
        Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
    c.  Pasal 16D, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha 
        Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, 
        sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. 
        Di dalam memori penjelasannya diuraikan bahwa penyerahan mesin, bangunan, peralatan, 
        perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh 
        Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa 
        Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan Undang-
        undang ini, dapat dikreditkan. Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan 
        pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat 
        dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat 
        dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak 
        memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai 
        dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    diberikan penegasan bahwa penjualan ruko oleh PT. ABC yang dibeli dari AAA tidak dikenakan PPN 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D Undang Undang PPN sepanjang PT. ABC bukan PKP atau 
    sejak saat perolehan ruko sampai dengan ruko tersebut dijual tidak terdapat Pajak Masukan atas 
    perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka renovasi perbaikan atau pemeliharaan yang dikreditkan 
    oleh PT. ABC.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH