KLIPedia

                                                     17 Mei 1991

                   SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR S - 558/MK.04/1991

                        TENTANG 

           PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN PT. KALTIM PRIMA COAL NPWP : 1.000.278.0-052

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari permasalahan yang Saudara sampaikan dengan surat Saudara No. L.944/6.8805/90 
tanggal 1 Agustus 1990 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan sebagai 
berikut :

1.  Sesuai dengan penegasan Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi No 
    S-414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 maka batu bara adalah Barang Kena Pajak. Oleh karena itu 
    PT. KALTIM PRIMA COAL harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak PT. KALTIM 
    PRIMA COAL melakukan kegiatannya. Pajak Masukan atas bahan dan peralatan yang digunakan 
    dalam kegiatan penambangan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran atau direstitusi.

2.  Dalam Undang-undang PPN 1984 tidak diatur tentang pembebasan PPN atas impor Barang Kena 
    Pajak. Oleh karena itu permohonan Saudara untuk pembebasan PPN atas impor bahan-bahan baku, 
    suku cadang dan peralatan lainnya yang digunakan dalam kegiatan penambangan batu bara tidak 
    dapat kami penuhi.

3.  Namun demikian PT. KALTIM PRIMA COAL dapat mengajukan permohonan penangguhan PPN atas 
    impor mesin-mesin dan peralatan pabrik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989. Sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri 
    Keuangan tersebut, pelayanan penangguhan PPN dilakukan oleh BKPM.

Demikian agar Saudara maklum.




MENTERI KEUANGAN

ttd

J.B. SUMARLIN