KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 630/KMK.04/1997

                        TENTANG 

             BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL 
              YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan badan atau perwakilan 
organisasi internasional yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak dikenakan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2.  Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun1995;

                         MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI 
INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


                        Pasal 1

(1) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang memperoleh hak atas Tanah dan atau Bangunan 
    yang tidak dikenakan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagaimana lampiran 
    Keputusan ini.

(2) Badan atau perwakilan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan 
    Keputusan Menteri Keuangan.


                        Pasal 2

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 22 Desember 1997
MENTERI KEUANGAN 

ttd

MAR'IE MUHAMMAD