peraturan:0tkbpera:e4f37b9ed429c1fe5ce61860d9902521
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 927/PJ.52/2005
TENTANG
KOREKSI POTONGAN HARGA/DISKON
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 9 September 2005 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. perusahaan Saudara adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail. Ketika bertransaksi
dengan supplier, Saudara mendapat potongan harga/diskon dari supplier dan telah
dicantumkan pada Faktur Pajak yang diterbitkan. Tetapi kadang-kadang terjadi koreksi harga
atas potongan harga/diskon tersebut, dimana biasanya nota perhitungan koreksi potongan
harga/diskon tersebut diterima oleh Saudara satu bulan kemudian atas Faktur Pajak yang
telah diterbitkan oleh supplier.
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan tentang dokumen apa
yang harus diterbitkan atas potongan harga/diskon tersebut, dan dokumen apa saja yang
diperlukan untuk mendukung transaksi tersebut di atas.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2000, antara lain mengatur sebagai berikut :
Pasal 8 : (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan
pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka
kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat
Pemberitahuan itu.
(4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan syarat
Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak,
Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam
laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang mengakibatkan :
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar;
atau
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil;
atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar.
(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
kurang dibayar, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum
laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
Pasal 11 : (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau
Pasal 17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib
Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
Pasal 17 : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan,
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak
yang tidak seharusnya terutang.
b. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur sebagai berikut :
Pasal 1 angka 23 : Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti
pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pasal 13 : (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak
untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau
huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata
cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur
Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk,
Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak
Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-59/PJ./2005, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 7 ayat (1) : Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam
pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal
13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 TAHUN 2000, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti yang tata caranya sebagaimana diatur dalam Lampiran III
huruf A Keputusan ini.
Lampiran III : A. Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar yang Rusak atau
Cacat atau Salah dalam Pengisian atau Salah dalam
Penulisan.
1. Atas Permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli
atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan
sendiri, terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat,
salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan,
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa
Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar
Pengganti.
2. Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah
dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak
diperkenankan dengan cara menghapus, atau
mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara
membuat Faktur Pajak Standar Pengganti
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar
Pengganti dilaksanakan seperti Faktur Pajak Standar
yang biasa.
4. Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana
dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan
yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak
Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam
penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
5. Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana
dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang
mencantumkan Kode, Nomor seri dan tanggal Faktur
Pajak Standar yang diganti tersebut.
6. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak
dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.
7. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti
mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya
kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar
tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Saudara dapat meminta kepada supplier untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti
atas Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan sebelumnya.
b. Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut memuat penyerahan dan potongan harga yang
sebenarnya.
c. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya
kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut, sepanjang belum melewati jangka waktu
2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan.
d. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPN tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih
besar, maka Saudara harus melunasi kekurangan utang pajak tersebut dengan ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran.
e. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPN tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang, maka Saudara dapat mengajukan permohonan restitusi atas
kelebihan pembayaran pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
GUNADI
peraturan/0tkbpera/e4f37b9ed429c1fe5ce61860d9902521.txt · Last modified: (external edit)