KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       5 Mei 1997

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 04/PJ.7/1997

                        TENTANG

    PEMERIKSAAN TERHADAP KEABSAHAN SSP LEMBAR KE-3 SEBAGAI BUKTI SETORAN PAJAK 
        YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01-97)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya berbagai informasi /laporan yang diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
tentang adanya pemalsuan atau manipulasi terhadap SSP lembar ke-3 sehingga besarnya setoran pajak yang 
diperhitungkan Wajib Pajak sebagai kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang sebenarnya disetor, maka 
dalam memperhitungkan jumlah setoran pajak sebagai kredit pajak harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut :

1.  Setiap pembayaran/setoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak mulai Tahun 1995 harus menggunakan
    formulir SSP yang telah ditetapkan yaitu dengan:
    a.  SSP bentuk KP.PDIP.5.1.-95 untuk SSP Umum; dan
    b.  SSP bentuk KP.PDIP.5.2.-95 untuk SSP Final.  

2.  Pengisian SSP untuk setiap Setoran Pajak dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dengan demikian jumlah 
    setoran pajak pada masing-masing lembar SSP seharusnya sama besarnya.

3.  Lembar SSP yang harus diteliti dan diketahui fungsinya oleh Pemeriksa dalam memperhitungkan 
    kredit pajak adalah sebagai berikut :
    a.  SSP lembar ke-2 yang telah ditera MCR/KPKN atau Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/
        Sentral Giro adalah sebagai dokumen penguji keabsahan setoran pajak. 
    b.  SSP lembar ke-3 yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, baik yang ditera maupun yang tidak 
        ditera oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Sentral Giro adalah sebagai dokumen 
        pelaporan pajak.
    
    Berdasarkan fungsi SSP tersebut, maka besarnya pembayaran pajak yang sah dan yang dapat 
    diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah sebesar pembayaran yang tercantum pada SSP lembar 
    ke-2.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemeriksa dalam memperhitungkan kredit pajak tidak 
    dibenarkan hanya berdasarkan pada jumlah setoran pajak menurut SSP lembar ke-1 atau ke-3 saja. 
    Pemeriksa selalu harus memeriksa terlebih dahulu keabsahan SSP lembar ke-1 atau ke-3 tersebut 
    dengan cara:
    a.  Meneliti dengan seksama jumlah setoran pajak yang tercantum pada SSP lembar ke-3 atau 
        ke-1 dan membandingkannya dengan jumlah setoran pajak yang tercantum pada SSP 
        lembar ke-2.

    b.  Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah setoran pajak menurut SSP lembar ke-3 atau 
        ke-1 dengan SSP lembar ke-2, maka:
        -   pemeriksa harus menelusuri atau meneliti lebih lanjut untuk mengetahui 
            penyebabnya dan melaporkan hasilnya kepada atasannya untuk menentukan tindak 
            lanjutnya, dan 
        -   jumlah setoran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah yang 
            tercantum pada  SSP lembar ke-2 yang telah ditera MCR/KPKN atau Bank Persepsi/
            Bank Devisa Persepsi/Sentral Giro.

    c.  Kemudian apabila SSP lembar ke-2 tidak ada/tidak tersedia dalam berkas Wajib Pajak yang 
        bersangkutan walaupun Pemeriksa telah berusaha untuk mendapatkannya, maka SSP lembar 
        ke-1atau ke-3 belum atau tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan 
        kredit pajak. Oleh karenanya, mengacu kepada SE-24/PJ.4/1992 tanggal 7 Juli 1992, 
        SE-27/PJ.9/1992 tanggal 1 Agustus 1992 dan SE-01/PJ.9/1997 tanggal 20 Januari 1997, 
        tindakan yang harus dilaksanakan Pemeriksa dalam menghadapi hal yang demikian adalah:
        1)  Besarnya pajak yang disetor yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah 
            sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kepala KPP yang terkait 
            sehubungan dengan belum/tidak diterimanya SSP lembar ke-2 atas setoran pajak 
            dimaksud dari KPKN.
        2)  Dalam hal Kepala KPP belum melakukan tindakan penelitian sehubungan dengan 
            belum/tidak diterimanya SSP lembar ke-2 atas setoran pajak dimaksud, maka 
            Pemeriksa harus melakukan konfirmasi kepada Kantor Penerima Pembayaran atas 
            setoran pajak dimaksud berdasarkan SSP lembar ke-1 atau lembar ke-3.
        3)  Besarnya pajak yang disetor yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak 
            ditentukan berdasarkan hasil konfirmasi tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




A.n Direktur Jenderal,
Sekretaris Direktorat Jenderal 

ttd

Drs. Karsono Surjowibowo