KLIPedia

               PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR PER - 136/PJ./2007

                              TENTANG

        RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 
        TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR
         OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-136/PJ./2007 tanggal 25 September 2007
terdapat kekeliruan pada konsiderans Menimbang, konsiderans Mengingat, diktum Pasal 3 ayat (4) dan diktum
Pasal 9, maka perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1.  Tertulis :
    
    "Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007
    tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah
    Di Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara 
    Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak
    Goreng Curah di Dalam Negeri;"

    Seharusnya :

    "Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007
    tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah
    Di Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara 
    Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak
    Goreng Curah di Dalam Negeri;"

2.  Tertulis :

    "Mengingat : 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan
    Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri;"

    Seharusnya :

    "Mengingat : 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan 
    Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Curah Di Dalam Negeri;"

3.  Tertulis :

                        "Pasal 3

    "(4)    Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap "PPN DIBAYAR OLEH
        PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 188/PMK.011/2007"."

    Seharusnya :

                        "Pasal 3

    "(4)    Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap "PPN DIBAYAR 
        PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 118/PMK.011/2007"."

4.  Tertulis :

                        "Pasal 9

    Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Menteri 
    Keuangan Nomor 188/PMK.011/2007."

    Seharusnya :

                        "Pasal 9
    
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Menteri 
    Keuangan Nomor 118/PMK.011/2007."

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada konsiderans Menimbang, Konsiderans Mengingat, diktum Pasal 3 ayat 
(4) dan diktum Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 September 2007
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098