peraturan:0tkbpera:e025b6279c1b88d3ec0eca6fcb6e6280
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Maret 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 262/PJ.321/2004
TENTANG
BATASAN TENTANG JASA PEMAKAMAN YANG DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 11 November 2003 perihal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. PT ABC (NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) adalah perusahaan yang bergerak di bidang sosial
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000.
b. Saudara mohon penegasan hal-hal sebagai berikut:
1) Apakah atas penyerahan peti mati dan penyerahan jasa pelayanan pemakaman
dalam satu paket (seperti memandikan jenasah, mengangkut jenasah dari rumah
sakit/rumah ke rumah duka, mengantar jenasah sampai ke liang lahat untuk dikubur
atau krematorium, melihat hari baik, jam serta letak tanah kuburan) dikenakan PPN.
2) Apakah atas penyerahan jasa pelayanan pemakaman saja dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
3) Apakah atas penyerahan peti mati dikenakan PPN mengingat keluarga yang ditimpa
musibah kematian sedang kesusahan.
4) Berdasarkan hasil pantauan Saudara selama ini ada juga Yayasan bergerak di bidang
yang sama dengan Saudara yaitu menjual peti mati, tetapi Yayasan tersebut tidak
dikenakan PPN dan berdasarkan informasi yang Saudara terima Yayasan juga dapat
disebut BUT sekarang ini, mengapa Yayasan tersebut tidak dikenakan PPN atas
penyerahan peti tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain diatur:
1) Pasal 1 angka 2 dan 3 : Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut
sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan
barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai.
2) Pasal 1 angka 5 dan 6 : Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang
atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai.
3) Pasal 1 angka 15 : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
4) Pasal 3A:
- Ayat (1) : Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang terutang;
- Ayat (2) : Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
5) Pasal 4 huruf a : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
6) Pasal 4A ayat (1) : Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan
jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak
berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7) Pasal 4A ayat (3) : Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok
jasa sebagai berikut:
a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
b. jasa di bidang pelayanan sosial;
c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. jasa di bidang keagamaan;
f. jasa di bidang pendidikan;
g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. jasa di bidang tenaga kerja;
k. jasa di bidang perhotelan;
l. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa
Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur:
1) Pasal 1 : Peti mati tidak termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
2) Pasal 5 huruf b : Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
antara lain adalah jasa di bidang pelayanan sosial.
3) Pasal 7 huruf e : Jenis jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b antara lain adalah jasa pemakaman termasuk krematorium.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 di atas,
dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Atas penyerahan jasa pemakaman tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun apabila
dalam melakukan penyerahan jasa pemakaman tersebut, Saudara juga menyerahkan Jasa
Kena Pajak lainnya yang tidak termasuk kelompok jasa sebagaimana disebutkan dalam
angka 2 huruf a angka 7), maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Atas penyerahan peti mati dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengingat peti mati
merupakan Barang Kena Pajak yang tidak termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.
4. Berkaitan dengan pantauan Saudara bahwa terdapat Yayasan berupa BUT yang bergerak di bidang
pemakaman yang menjual peti mati namun tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini
diharapkan Saudara dapat memberikan informasi dan data lebih lanjut mengenai hal tersebut yang
dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/0tkbpera/e025b6279c1b88d3ec0eca6fcb6e6280.txt · Last modified: (external edit)