peraturan:0tkbpera:df5665df072805334c14ca0c79bbe794
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pengangkutan
Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN
BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang.
3. Barang Tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai
barang yang pengangkutannya dalam Daerah Pabean dilakukan pengawasan.
4. Pengawasan Pengangkutan adalah pengawasan terhadap pengangkutan Barang
Tertentu yang diangkut melalui laut dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah
Pabean.
5. Sarana Pengangkut adalah kapal yang merupakan kendaraan air dengan bentuk dan
jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya, atau pihak
yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut, yang melakukan
pengangkutan Barang Tertentu.
7. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau
badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan
syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Pasal 2
(1) Terhadap Barang Tertentu dilakukan Pengawasan Pengangkutannya dalam Daerah
Pabean.
(2) Barang Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi teknis
terkait dan diberitahukan kepada Menteri melalui menteri yang membidangi
perdagangan.
(3) Dalam menetapkan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi
teknis terkait berkoordinasi dengan menteri yang membidangi perdagangan.
(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengawasan
terhadap pengangkutan Barang Tertentu.
(5) Pengawasan Pengangkutan dilakukan pada saat pemuatan dan pembongkaran dalam
Daerah Pabean.
(6) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan pada saat pengangkutan di dalam
Daerah Pabean.
Pasal 3
(1) Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui laut,
harus menggunakan Sarana Pengangkut yang dioperasikan oleh perusahaan
angkutan laut nasional yang memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau
memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus atau Pelayaran Rakyat.
(2) Sebelum melakukan pemuatan ke atas Sarana Pengangkut, orang yang akan
melakukan pengangkutan Barang Tertentu harus memberitahukan kepada pejabat
bea dan cukai di Kantor Pabean pemuatan, dengan menggunakan Pemberitahuan
Pabean.
(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan
dokumen yang dipersyaratkan dari instansi teknis terkait.
Pasal 4
Pengangkutan Barang Tertentu oleh Sarana Pengangkut harus disertai dengan
Pemberitahuan Pabean.
Pasal 5
(1) Sebelum Sarana Pengangkutnya tiba, Pengangkut yang akan melakukan
pembongkaran harus memberitahukan rencana kedatangan Sarana Pengangkut ke
Kantor Pabean pembongkaran.
(2) Sebelum melakukan pembongkaran, Pengangkut harus menyerahkan Pemberitahuan
Pabean.
(3) Dalam keadaan darurat, Pengangkut dapat membongkar Barang Tertentu di luar
pelabuhan tujuan pembongkaran terlebih dahulu.
(4) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
a. segera melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean terdekat; dan
b. menyerahkan Pemberitahuan Pabean ke Kantor Pabean terdekat dalam waktu
paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran.
Pasal 6
(1) Terhadap Barang Tertentu dilakukan pemeriksaan pabean.
(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian
dokumen dan pemeriksaan fisik.
(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tertentu.
(4) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat
pemuatan, di atas Sarana Pengangkut, dan/atau di tempat pembongkaran.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan pengawasan terhadap
pengangkutan Barang Tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2009
Presiden Republik Indonesia,
ttd,
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2009
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,
Andi Mattalatta
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 16
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
DALAM DAERAH PABEAN
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa
kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan pengawasan atas
lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean. Namun mengingat letak
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung
dengan negara tetangga, sering terjadi penyelundupan terhadap barang-barang yang
mendapat subsidi, atau barang-barang yang dibatasi/dilarang ekspornya, yang
dilakukan pengangkutan antar pulau.
Untuk menghindari hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk melakukan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu yang
diangkut melalui laut. Kewenangan ini diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sepanjang ada permintaan dari instansi teknis terkait untuk melakukan
pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal kementerian atau lembaga pemerintah non departemen
yang berwenang melakukan pengaturan terhadap suatu barang
merasa perlu dilakukan Pengawasan Pengangkutan barang tersebut di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan melalui laut, maka kementerian
atau lembaga pemerintah non departemen tersebut menyampaikan
rincian jenis barang yang telah ditetapkan untuk diawasi dan
ketentuan atau dasar hukum yang melandasi pengawasan barang
tersebut kepada menteri yang membidangi perdagangan. Berdasarkan
usulan tersebut menteri yang membidangi perdagangan harus
menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.
Ayat (3)
Koordinasi antara instansi teknis terkait dengan menteri yang
membidangi perdagangan dapat dilakukan melalui pertemuan atau
melalui surat-menyurat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain adanya
informasi intelijen mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam
pengangkutan Barang Tertentu.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau
badan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Pemberitahuan Pabean atas keberangkatan Barang Tertentu harus dibawa
dalam pengangkutan dan menjadi dokumen pelindung atas pengangkutan
Barang Tertentu tersebut.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sebelum melakukan pembongkaran" adalah
Sarana Pengangkut telah tiba di pelabuhan pembongkaran yang
berada di bawah pengawasan Kantor Pabean dan akan dilakukan
pembongkaran Barang Tertentu dari Sarana Pengangkut.
Ayat (3)
Pada dasarnya Barang Tertentu hanya dapat dibongkar di pelabuhan
tujuan setelah diajukan Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu. Akan
tetapi, jika Sarana Pengangkut mengalami keadaan darurat seperti
mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki,
terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi diluar
kemampuan manusia, dapat diadakan pengecualian dengan melakukan
pembongkaran tanpa menyampaikan Pemberitahuan Pabean Barang
Tertentu terlebih dahulu.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Kantor Pabean terdekat" adalah
Kantor Pabean yang paling mudah dicapai.
Melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio
panggil, telepon, atau faksimile.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain terdapat
indikasi atau bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran
terhadap jumlah, jenis atau persyaratan teknis lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4971
peraturan/0tkbpera/df5665df072805334c14ca0c79bbe794.txt · Last modified: (external edit)