peraturan:0tkbpera:de65a3fb6d48ee7cd6f5f9309d16e3fb
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1113/PJ.53/2001
TENTANG
PERMOHONAN TIDAK DIPUNGUT PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxxx, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
diberitahukan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dan lampirannya dikemukakan bahwa :
a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka (PPSDM-UT) melakukan
kerjasama dengan Bagian Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan Studi Perancangan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pertanahan dengan biaya sebesar Rp. 129.500.000,-.
b. Sumber pembiayaan untuk proyek tersebut berasal dari bagian anggaran Proyek
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Tahun
Anggaran 2001 pada DIP Nomor 010/LVI/I/--/2001 tanggal 01 Januari 2001 dengan MAK
01.6201.5960 kode proyek : 10.2.02.306240.56.01.01 dan penerimaan tersebut dimasukkan
ke dalam pembukuan sebagai penerimaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Universitas Terbuka (PPSDM-UT) dengan Mata Anggaran (M.A.) 01.5102.5960 (APBN).
c. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Saudara mohon agar kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka tersebut tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 4A ayat (1) menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis barang
dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
3. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, menyatakan bahwa
pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berlaku sebelum
dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini.
4. Pasal 4 ayat (1) huruf g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember
2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN dan PPnBM oleh Bendaharawan
Pemerintah sebagai Pemungut PPN, menyatakan bahwa PPN dan PPnBM tidak Dipungut oleh
Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.32/1996 tanggal 26 September 1996, menyatakan
bahwa atas Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada
Instansi Pemerintah yang lain, yang pembayaran penggantiannya melalui Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara/Bendaharawan, tidak dipungut PPN sepanjang dana yang digunakan berasal dari APBN/
APBD dan Instansi Pemerintah yang memberikan jasa tersebut memasukan pembayaran yang
diterima ke dalam mata anggaran penerimaan instansinya.
6. Sesuai dengan Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli
1996, Suatu badan atau lembaga termasuk Lembaga Struktural Resmi Pemerintah apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Dibentuk berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain;
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu
Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK);
d. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau daerah.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 6, dan memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1 di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa sepanjang Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Universitas Terbuka memenuhi syarat sebagai Instansi Pemerintah sebagaimana diuraikan
pada butir 6 maka atas penyerahan Jasa dimaksud kepada Bagian Proyek Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Pertanahan Badan Pertanahan Nasional tidak dipungut PPN, dengan syarat :
1. Pembayaran penggantiannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Bendaharawan;
2. Dana yang digunakan berasal dari APBN atau APBD;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka Jakarta yang menyerahkan
jasa dimaksud, memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran penerimaan
Instansinya (APBN atau APBD);
4. Hasil kegiatan jasa dimaksud tidak untuk dijual kepada pihak lain atau dikomersialkan.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka atas kegiatan jasa dimaksud dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL
ttd.
I Made Gde Erata
NIP. 060044249
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/0tkbpera/de65a3fb6d48ee7cd6f5f9309d16e3fb.txt · Last modified: (external edit)