KLIPedia

                                                                 SURAT DIRJEN PAJAK 
                                                                       S-203/PJ/2009 
                                                       Ditetapkan tanggal 13 Agustus 2009
                        TERTIB ADMINISTRASI DALAM PROSES KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
                                                           DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
khususnya ketentuan dalam Pasal 16, 25, 26, 26A, dan 36 dan mengingatkan kembali kepada Saudara mengenai 
hal-hal yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-4042/PJ.07/2007 tanggal 18 September 2007 
hal Tertib Administrasi yang Berkaitan dengan Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Persyaratan keberatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 UU KUP adalah sebagai berikut:
    a.  untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2007 sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
        1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
        dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
    b.  untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
        tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
        dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.  Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penjelasan mengenai dasar pengenaan pajak, 
    penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan untuk keperluan 
    pengajuan keperluan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus segera memenuhi permintaan Wajib Pajak. 

3.  Sesuai UU KUP Baru ditentukan bahwa batas waktu pengajuan surat keberatan yitu dalam waktu 3 (tiga) 
    bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan 
    pajak.  Oleh karena itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk:
    a.  membuat bukti pengiriman surat ketetapan pajak dengan jelas dan rinci antara lain mencantumkan 
        nomor ketetapan, nama Wajib Pajak dan tanggal pengiriman serta stempel pos pengiriman baik dalam 
        buku ekspedisi maupun dalam bukti/resi pos pengiriman;
    b.  mengadministrasikan bukti pengiriman surat ketetapan pajak baik berupa buku ekspedisi maupun bukti 
        pengiriman pos dengan baik;
    c.  meneliti dengan cermat jangka waktu surat keberatan yang diterima berdasarkan bukti pengiriman surat 
        ketetapan pajak;
        Hal-hal tersebut di atas juga harus Saudara perhatikan dan laksanakan untuk Tahun Pajak sebelum 2008

4.  Surat keberatan Wajib Pajak harus diberikan tanda bukti penerimaan surat dengan mencantumkan 
    tanggal bukti penerimaan surat keberatan sebagai berikut: 
    a.  tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat keberatan disampaikan 
        secara langsung;
    b.  tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam  hal surat keberatan 
        disampaikan melalui pos;
    c.  tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan 
        melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau
    d.  tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, dalam hal surat keberatan disampaikan 
        dengan e-Filing.

5.  Dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2009 tanggal 1 Juli 
    2009, dalam proses penyelesaian keberatan Saudara harus :
    a.  memastikan tentang tata cara penyampaian surat keberatan Wajib Pajak yaitu apakah melalui 
        pos/perusahaan ekspedisi atau disampaikan secara langsung
    b.  mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH);
    c.  memastikan bahwa buku, catatan, dokumen, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh 
        Wajib Pajak yang diberikan pada saat keberatan adalah buku, catatan, dokumen, data, informasi, atau 
        keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak yang diberikan pada saat pemeriksaan sehingga buku, 
        catatan, dokumen, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat 
        dipertimbangkan dalam proses keberatan;
    d.  memberikan jawaban dengan segera atas permohonan penjelasan Wajib Pajak mengenai hal-hal yang 
        menjadi dasa Surat Keputusan Keberatan diterbitkan untuk keperluan pengajuan banding.

6.  Walaupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
    Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
    Tahun 2009 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan harus 
    memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, namun dalam rangka memberikan 
    pelayanan kepada Wajib Pajak diminta agar Saudara menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 9 
    (sembilan) bulan sebagaimana janji pelayanan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu 
    Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak. 
7.  Penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan, Surat Uraian Banding (SUB), 
    Surat Tanggapan dan surat-surat lainnya yang merespon Surat Wajib Pajak maupun surat dari unit kantor 
    lain harus dilakukan dengan cermat dan teliti, sehingga tidak terdapat kesalahan tulisan atau kesalahan 
    hitung atau kekeliruan dalam penerapana ketentuan teratnetu dalam peraturan perundang-undangan 
    perpajakan. 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 
Direktur Jenderal Pajak,
 
Mochamad Tjiptardjo 
NIP 060044911
 
Tembusan Yth.
1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2.  Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan KPDJP