DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40-42 JAKARTA 12190
TROMOL POS NO.124 - JAKARTA 10002
TELEPON : 51208 ; 511609 FAX : 584792 TELEX 44321 KPDJP IA
NOMOR
:
SE-24/PJ.53/1990 Jakarta, 14 Desember 1990
SIFAT
:
LAMPIRAN
:
Kepada Yth.
PERIHAL
:
Penegasan mengenai penggunaan Para KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
mesin teraan Bea Meterai. di-
( SERI BM - 27 ) SELURUH INDONESIA
1.
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor : **13 TAHUN 1985** ditentukan bahwa Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan:
a.
menggunakan Benda Meterai;
b.
menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : SK-104/KMK.04/1986 tanggal 22 Pebruari 1986 telah ditetapkan bahwa pelunasan Bea Meterai dengan cara lain adalah antara lain dengan menggunakan mesin teraan Bea Meterai atau alat lain dengan teknologi tertentu. Ijin penggunaan mesin teraan Bea Meterai ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-04/PJ.3/1986** tanggal 8 Maret 1986 wewenang pemberian ijin pemakaian mesin teraan Bea Meterai dilimpahkan sebagai berikut:
a.
Untuk wilayah DKI Jaya, kepada Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
b.
Untuk wilayah di luar DKI Jaya, kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Pelimpahan wewenang ini semata-mata demi kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan pemberian ijin tersebut.
3.
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor **SE-11/PJ.3/1986** tanggal 19 Maret 1986 telah diberikan petunjuk mengenai cara pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain, khususnya yang berkaitan dengan ijin penggunaan mesin teraan Bea Meterai dan ijin pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai atas dokumen tertentu.
Namun demikian, mengenai penggunaan mesin teraan Bea Meterai tersebut kiranya perlu diberikan penegasan lanjut sebagai berikut:
3.1.
Terhadap mesin teraan Bea Meterai yang dibeli secara terpusat di Jakarta dan yang akan digunakan untuk cabang-cabang perusahaan yang bersangkutan di luar DKI Jaya, pengisian deposit dan ijin penggunaannya untuk pertama kali dapat diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan dilayani oleh Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya sesuai permintaan pemakai mesin teraan tersebut.
Pemberian ijin penggunaan mesin teraan Bea Meterai untuk pertama kali oleh Kantor Pusat semata-mata atas dasar pertimbangan kemudahan dan pemberian layanan yang secepatnya kepada para pemakai mesin teraan Bea Meterai yang diajukan secara terpusat oleh pemohon untuk keperluan cabang-cabang di luar DKI Jaya.
3.2.
Pengisian deposit berikutnya terhadap mesin teraan Bea Meterai sebagaimana tersebut pada butir 3.1 di atas dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ditempat cabang perusahaan pemakai mesin teraan Bea Meterai berkedudukan, sepanjang syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor : **SE-11/PJ.3/1986** tangga1 19 Maret 1986 telah dipenuhi.
3.3.
Setiap kali pembukaan dan pemasangan segel mesin teraan Bea Meterai baik untuk pengisian deposit maupun untuk keperluan perbaikan terhadap mesin teraan Bea Meterai yang bersangkutan, agar dibuatkan Berita Acara pembukaan dan pemasangan segel dan dicatat pada buku register pengisian deposit mesin teraan Bea Meterai. Setiap pengisian deposit mesin teraan Bea Meterai agar dicatat juga dalam Kartu Pengawasan Pengisian deposit mesin teraan Bea Meterai.
3.4.
Terhadap pemakai mesin teraan Bea Meterai yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak agar dilakukan pendataan, sehingga dapat diketahui jumlah pemakai dan jumlah masing-masing merek mesin teraan.
Demikian penegasan kami untuk mendapat perhatian Saudara.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
Drs. MARIE MUHAMMAD
NIP. 060031307
Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak,
2. Yth. Para Direktur/Kepala Pusat,
3. Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indoneia,
4. Yth. Para Kepala UPP di seluruh Indonesia.