KLIPedia

             PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 126/PMK.04/2005

                        TENTANG 

          PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/KMK.05/1997 
          TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU 
            SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka mengintensifkan hukum di bidang Cukai Hasil Tembakau, dipandang perlu 
    menambah ketentuan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKC) yang
    pemegangnya melakukan pelanggaran di bidang cukai;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
    Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.04/1997 tentang Pemberian Dan
    Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil 
    Tembakau Di Luar Pabrik;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3669);
4.  Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan Nomor 
    Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau di Luar Pabrik 
    sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.05/1999;

                          MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 104/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK 
HASIL TEMBAKAU SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK.


                        Pasal I

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.05/1997 tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok 
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Di Luar Pabrik yang telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.05/1999, diubah sebagai berikut :

1.  Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihapus, sehingga Pasal 5
    berbunyi sebagai berikut :

                        ''Pasal 5
    
    (1) Untuk mendapatkan NPPKBC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir Hasil
        Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemohon mengajukan surat permohonan
        kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor 
        Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, dengan menggunakan formulir PMCK-6 sesuai
        contoh dalam Lampiran I.
    (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk Pengusaha Pabrik hasil
        Tembakau dilampiri dengan :
        a.  Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah lokasi/bangunan Pabrik.
        b.  Salinan atau fotocopy surat izin dari instansi terkait yang telah ditandasahkan oleh
            pejabat yang berwenang yaitu :
            1.  Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan
                (IMB) atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah setempat.
            2.  Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan dari Departemen 
                Perindustrian dan Perdagangan.
            3.  dihapus.
            4.  Izin atau rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja.
            5.  Nomor Pokok Wajib Pajak.
            6.  Surat keterangan kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila
                pemohon merupakan orang pribadi.
            7.  Kartu Tanda Pengenal Diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi.
            8.  Akte Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
        c.  Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan
            Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan
            laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.
    (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Importir Hasil Tembakau 
        dilampiri dengan :
        a.  Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah lokasi/bangunan tempat usaha importir.
        b.  Salinan atau fotocopy surat atau izin dari instansi yang terkait yang ditandasahkan
            oleh pejabat yang berwenang yaitu :
            1.  Izin sebagai Importir dan Izin Usaha Perdagangan dari Departemen 
                Perindustrian dan Perdagangan.
            2.  Dihapus.
            3.  Nomor Pokok Wajib Pajak.
            4.  Surat keterangan kelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila
                pemohon merupakan orang pribadi.
            5.  Kartu Tanda Pengenal Diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi.
            6.  Akte Pendirian Usaha, apabila pemohon merupakan Badan Hukum.
            7.  Surat penunjukkan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau
                yang diimpor.
        c.  Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan 
            Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan menyimpan dokumen, buku, dan
            laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.

2.  Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi
    sebagai berikut :

                        ''Pasal 9A
    
    NPPKBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah diberikan dapat dibekukan dalam hal :
    a.  diduga dengan bukti awal yang cukup, sehingga persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud
        dalam Pasal 3 atau Pasal 5 ayat (2) atau ayat (3) tidak lagi dipenuhi.
    b.  diduga dengan bukti awal yang cukup pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana
        berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

                        Pasal 9B
    
    Pengusaha Pabrik hasil Tembakau atau Importir Hasil Tembakau yang NPPBKCnya dibekukan, tidak
    dapat melakukan pemesanan pita cukai.


                        Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2005
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI