KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      16 Juli 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 87/PJ.44/1998

                            TENTANG

  TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG OLEH KONTRAKTOR 
    YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK 
     DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 perihal 
tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pemberian Surat Keterangan 
    Pelunasan dan/atau Pembayaran PPh sesuai Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan dimaksud bagi 
    Kontraktor yang mengadakan Kontrak Production Sharing dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
    Badora.

2.  Pemberian Surat Keterangan dimaksud agar memperhatikan :
    -   Laporan dan bukti tanda pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga, Dividen dan 
        Royalti (PBDR) tiap bulan dari Wajib Pajak.
    -   Surat Permohonan dari Wajib Pajak untuk mendapatkan Surat Keterangan.
    -   Surat Keterangan telah melunasi Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga, Dividen dan Royalti 
        (PBDR) dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK).

3.  Agar Saudara mencocokkan angka-angka pada butir 2 di atas sebelum mengeluarkan Surat 
    keterangan Pelunasan dan/atau Pembayaran Pajak Penghasilan. Adapun contoh bentuk dari 
    keterangan yang diperlukan di atas terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ASHARI RITONGA