peraturan:0tkbpera:d974ad2631a2a6977d640ba9d4c98bdd
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
10 Juli 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 561/PJ.332/2006
TENTANG
PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
PT SI NPWP: 00.000.000.0-000.000
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus nomor: S-441/WPJ.07/BD.05/2006
tanggal 15 Mei 2006 perihal pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kepala KPP PMA
Tiga kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor: S-18/WPJ.07/KP.0409/2006 tanggal 14 Maret
2006 perihal penegasan pemberian imbalan bunga PT SI NPWP: 00.000.000.0-000.000. Dalam surat
tersebut diungkapkan hal-hal sebagai berikut :
Kronologi permasalahannya adalah sebagai berikut :
a. KPP PMA Tiga menerbitkan STP PPN Masa Maret 2002 nomor: 00362/107/02/05G/03 tanggal
25 Juni 2003 sebesar Rp 125.051.976,- berdasarkan hasil pemeriksaan Fungsional Kanwil VII
Jakarta Khusus Nomor: Print-095/WPJ.07/BD.06/TF/2002 tanggal 7 Nopember 2002.
b. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan sanksi administrasi atas STP tersebut
karena berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, koreksi DPP dalam SKPKB PPN Masa Pajak
Maret 2002 telah dibatalkan sebagian.
c. KPP PMA Tiga telah memproses permohonan Pengurangan sanksi administrasi PT SI dengan
kuasa Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(UU KUP) dan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas STP dimaksud dengan Nomor
KEP-00006/WPJ.07/KP.0403/2006 tanggal 6 Januari 2006 sehingga sanksi administrasi
menjadi sebesar Rp 19.232.677,-.
d. Atas sanksi administrasi sebesar Rp 125.051.976,- telah dibayar lunas oleh PT SI pada
tanggal 25 Juni 2003 melalui pemindahbukuan, sehingga dengan adanya pengurangan sanksi
tersebut terdapat kelebihan bayar yang telah dikembalikan melalui SPMKP Nomor: 056-0022-
2006 tanggal 02 Februari 2006.
e. Dengan adanya pengurangan sanksi administrasi tersebut, PT SI kemudian mengajukan
permohonan pemberian imbalan bunga.
f. Berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU KUP, pemberian imbalan bunga diberikan berdasarkan
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yang menurut KPP PMA Tiga
adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan dengan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a UU
KUP, sedangkan keputusan yang dikeluarkan KPP PMA Tiga adalah Surat Keputusan
Pembetulan, sehingga menurut KPP PMA Tiga tidak dapat diberikan imbalan bunga.
Terhadap permasalahan tersebut Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus menyampaikan pendapat
sebagai berikut :
a. Sanksi administrasi berupa bunga yang diterbitkan berdasarkan Pasal 14 (4) UU KUP
terkait erat dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebagaimana dalam
SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2002 yang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak telah
dibatalkan sebagian sehingga sanksi administrasi Pasal 14 (4) tersebut dikurangkan
menjadi Rp 19.232.677,- dari semula sebesar Rp 125.051.976,-.
b. Dalam proses pengajuan keberatan dan banding, Wajib Pajak hanya mengajukan atas
SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2002 dan tidak bersamaan dengan STP PPN Maret 2002
Nomor: 00362/107/02/056/03 tanggal 25 Juni 2003 sehingga menurut Kepala Kanwil
DJP Jakarta Khusus, pengurangan sanksi administrasi tersebut dapat diproses sesuai
dengan Putusan Pengadilan Pajak tanpa menunggu adanya permohonan dari Wajib
Pajak dan Wajib Pajak berhak untuk memperoleh imbalan bunga alas kelebihan
bayar sanksi administrasi Pasal 14 (4) tersebut sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (2)
UU KUP.
c. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus meminta penegasan atas pendapat tersebut.
2. Dasar Hukum :
A. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP) :
Pasal 16
Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Pasal 27A
Ayat (1)
Apabila pengajuan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang
utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
Ayat (2)
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atau pembayaran lebih
sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau
bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
Ayat (3)
Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan pemberian imbalan bunga diatur
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Penjelasan ayat (2)
Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah
diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
denda atau bunga.
Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari adanya Keputusan
Keberatan atau Banding alas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
kurang Bayar Tambahan tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib
Pajak.
Pasal 36
Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
Ayat (2)
Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
B. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak :
Pasal 1
Ayat (2)
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor
Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Ayat (4)
Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib
Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu
Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Pasal 2
Ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
Ayat (2)
Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.
C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tanggal 06 Juni 2005 tentang Tata Cara
Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak :
Pasal 2
Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :
a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) KUP;
b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17B ayat (3) KUP;
c. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding
diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1)
KUP; atau
d. kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 10 ayat
(1) karena pengurangan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau
Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan isi surat Kepala Kanwil DJP
Jakarta Khusus, dengan ini beberapa hal sebagai berikut :
a. Pada prinsipnya, kami sependapat dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus bahwa
pengurangan sanksi administrasi dimaksud seharusnya dapat diproses sesuai dengan Putusan
Pengadilan Pajak tanpa menunggu adanya permohonan dari Wajib Pajak, dan Wajib Pajak
berhak untuk memperoleh imbalan bunga atas kelebihan bayar sanksi administrasi Pasal 14
(4) tersebut sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU KUP.
b. Pengurangan sanksi administrasi PT Sony Indonesia melalui kuasa Pasal 16 UU KUP dengan
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan adalah kurang tepat. Pengurangan sanksi
seyogyanya menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a.
c. Oleh karena itu langkah yang perlu diambil adalah :
(1) Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus membatalkan Surat Keputusan Pembetulan
berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;
(2) memproses pengurangan sanksi tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a;
(3) memproses pemberian imbalan bunga sesuai ketentuan.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Pjs. Direktur,
ttd.
Erwin Silitonga
NIP 060044577
peraturan/0tkbpera/d974ad2631a2a6977d640ba9d4c98bdd.txt · Last modified: by 127.0.0.1