peraturan:0tkbpera:d346256ad566cf97801e5cecc45a2557
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 September 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1120/PJ.52/2001
TENTANG
PEMBEBASAN PPN DAN PPh BAHAN BAKU
PEMBUAT KAPAL PIPA BAGI NELAYAN INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Pimpinan PT. RKM Nomor : xxxxxx 20 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat tersebut secara garis besar memuat :
a. PT. RKM telah mengimpor barang berupa bahan baku pembuat Kapal Pipa.
b. Data/dokumen yang disampaikan selain surat tersebut adalah :
- Invoice No. TT010705 tanggal 08 Juli 2001. Invoice No. 0308 tanggal 08 Maret 2001.
- Bill Of Lading No. K8JAC933 27 tanggal 8 Juli 2001.dan Bill Of Lading No.
TJAC004.23 tanggal 10 Maret 2001.
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT. RKM mengajukan permohonan pembebasan PPN
dan PPh atas impor bahan baku dan komponennya untuk pembuatan Kapal Pipa.
2. Pajak Penghasilan
a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000,
antara lain diatur bahwa bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang
terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa
pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
b. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) hurufa Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001
tanggal 4 Juli 2001. disebutkan bahwa Pumungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Bank
Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. Adapun besarnya Pungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut :
1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2.5% (dua setengah
persen) dari nilai impor;
2. yang tidak menggunakan API. sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 15 dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan
Menteri Keuangan tersebut juga diatur bahwa dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai yaitu kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu. kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang.
dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang
diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan
Penangkapan Ikan Nasional. Ketentuan pengecualian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
a. Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor X Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor IS Tahun 2000 ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan
atas impor Barang Kena Pajak;
b. Pasal 16B ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 ditegaskan bahwa dengan Peraturan
Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya,
baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk
impor Barang Kena Pajak tertentu;
c. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang
Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu Yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang berlaku mulai
tanggal 1 Januari 2001 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air. alat angkutan di
udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen
atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. P, untuk
keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di dalam negeri;
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Imunisasi Nasional (PFN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal laut. kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang
dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga atau perusahaan
penangkapan ikan nasional;
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat
keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor
dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
6. Kereta Api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; dan
7. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1.
dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pajak Penghasilan
1. Permohonan Pimpinan PT. RKM untuk mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 atas
impor bahan baku pembuatan Kapal Pipa oleh PT. RKM berupa Pipa dan komponennya
tidak dapat dipertimbangkan karena tidak termasuk sebagai impor barang yang
dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 huruf c. Dengan demikian PT. RKM tetap harus melunasi Pajak
Penghasilan Pasal 22 impor sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor
apabila mempunyai APl atau 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor apabila
tidak mempunyai API.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayar tersebut merupakan
pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang
dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT. RKM untuk tahun yang sama dengan tahun
pemungutan.
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
Atas impor bahan baku pembuatan Kapal Pipa oleh PT. RKM berupa Pipa dan komponennya tidak termasuk
Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari PPN. oleh karena itu atas impor barang tersebut tetap
terutang PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Hadi Poernomo
NIP. 060027375
Tembusan :
1. Direktur PPN dan PTLL
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Direktur Pajak Penghasilan
peraturan/0tkbpera/d346256ad566cf97801e5cecc45a2557.txt · Last modified: (external edit)