peraturan:0tkbpera:d132c74defa34e9f47fd52b3dc69779c
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
20 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 556/PJ.52/2005
TENTANG
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX, tanggal 20 Mei 2005, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
a. Perusahaan Saudara adalah PKP yang menjual spare part ke PKP yang berkedudukan di
Jakarta (PT A). Atas penjualan tersebut Saudara mengeluarkan invoice dan Faktur Pajak
Standar, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
- Sejak Januari 2005 terjadi kenaikan harga, akan tetapi tetap mencantumkan harga
lama pada invoice dan Faktur Pajak karena harga baru tersebut belum mendapat
persetujuan dari PT A.
- Persetujuan harga baru tersebut baru Saudara dapatkan pada bulan April 2005 dan
mempunyai daya laku surut sejak Januari 2005. Saudara bermaksud untuk melakukan
pembetulan atas semua invoice dan Faktur Pajak yang telah diterbitkan dengan harga
lama mulai Januari s.d. Maret 2005 dan menggantinya dengan harga baru.
Selanjutnya Saudara akan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN mulai masa
Januari s.d. Maret 2005.
b. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Saudara mengajukan
beberapa pertanyaan sebagai berikut:
- Apakah yang telah dilakukan sudah benar menurut peraturan yang berlaku?
- Apa yang akan terjadi jika Saudara melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN
Januari s.d. Maret 2005, akan tetapi PT A tidak mau menerima revisi atas invoice dan
Faktur Pajak yang baru?
- Bagaimana jika hanya diterbitkan Faktur Pajak Standar atas kekurangannya saja
(selisih harga baru-harga lama)?
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur bahwa:
1. Pasal 3A ayat (1) : Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang.
2. Pasal 13 ayat (4) : Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara
penyampaian dan pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Pasal 13 ayat (5) : Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:
- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak;
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan
harga;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
b. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.
c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-59/PJ./2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan
Dirjen Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan,
Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, antara lain
mengatur bahwa:
Pasal 7 ayat (1) : Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, atau salah dalam
pengisian atau penulisan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal
13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan
Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti yang tata caranya sebagaimana diatur dalam Lampiran III
huruf A Keputusan ini.
Pasal 8 : Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti diterbitkan,
sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
Dalam Lampiran III huruf A diatur antara lain, bahwa:
a. Butir 1 : Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa
Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, terhadap Faktur Pajak yang
rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan,
Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak
membuat Faktur Pajak Standar Pengganti.
b. Butir 2 : Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam
pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan
cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain
dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.
c. Butir 3 : Penerbitan dan peruntukkan Faktur Pajak Standar Pengganti
dilaksanakan seperti Faktur Pajak Standar yang biasa.
d. Butir 4 : Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir
1, diisi berdasarkan keterangan keterangan yang seharusnya dan
dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah
dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
e. Butir 5 : Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam
butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode, Nomor Seri, dan
tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
f. Butir 6 : Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat
pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang
sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.
g. Butir 7 : Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban
untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak
Standar tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 di atas,
dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Pembuatan Faktur Pajak Pengganti yang akan Saudara lakukan telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
b. Saudara wajib memungut, menyetor, dan melaporkan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang akibat kenaikan harga tersebut.
c. Saudara tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti hanya atas kekurangannya.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/d132c74defa34e9f47fd52b3dc69779c.txt · Last modified: (external edit)