KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      23 Mei 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1196/PJ.532/1996

                            TENTANG

            PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN PKP 
                      DALAM KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 26 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 
    tanggal 26 Januari 1987 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    548/KMK.04/1994 tanggal 7 Nopember 1994, atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak 
    (BKP) dari Daerah Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat, Pajak Pertambahan Nilai 
    (PPN) yang terutang tidak dipungut.

2.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987, atas 
    penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di Kawasan Berikat tidak terutang pajak.

3.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 96 TAHUN 1993 tanggal 23 Oktober 1993, 
    atas penyerahan BKP hasil pengolahan PKP di Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia 
    lainnya dikenakan PPN dan PPn BM serta pungutan negara lainnya yang terutang sesuai dengan 
    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.  Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa PT. Infomedia Nusantara bergerak dalam bidang penerbitan 
    buku petunjuk telepon, dimana pencetakan buku petunjuk telepon tersebut sebagian besar dilakukan 
    di Pulau Batam. Kontrak (Purchase Order) atas pencetakan buku petunjuk telepon dilakukan oleh 
    perwakilan PT. XYZ dengan pihak percetakan di Pulau Batam.

5.  Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 sampai 4 dan memperhatikan isi surat Saudara pada 
    butir 5, dengan ini disampaikan penjelasan :
    5.1.    Atas penyerahan jasa pencetakan buku petunjuk telepon oleh pihak percetakan kepada 
        perwakilan PT. XYZ di Pulau Batam, tidak terutang PPN.

    5.2.    Apabila bahan yang digunakan untuk pencetakan buku petunjuk telepon tersebut disediakan 
        oleh pihak PT. XYZ, maka atas pemasukan bahan tersebut ke dalam Kawasan Berikat Pulau 
        Batam, PPN yang terutang tidak dipungut.

    5.3.    Dalam hal buku petunjuk telepon yang telah dicetak dan diserahkan kepada perwakilan PT. 
        XYZ di Batam tersebut kemudian dikirim/diserahkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia 
        (baik kepada Kantor Pusat PT. XYZ maupun pihak lainnya di dalam Daerah Pabean Indonesia), 
        maka atas pengiriman/penyerahan buku petunjuk telepon tersebut terutang Pajak 
        Pertambahan Nilai (PPN), dan perwakilan PT. XYZ di Batam wajib melaporkan usahanya untuk 
        dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    5.4.    Apabila pengiriman/penyerahan buku petunjuk telepon tersebut ke dalam Daerah Pabean 
        Indonesia dilakukan oleh pihak percetakan (baik kepada Kantor Pusat PT XYZ maupun pihak 
        lainnya di dalam Daerah Pabean Indonesia), maka atas penyerahan/pengiriman tersebut 
        terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pihak percetakan wajib melaporkan kegiatan 
        usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Demikian agar Saudara maklum.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO