peraturan:0tkbpera:ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0f
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 April 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 18/PJ.42/1996
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA REKSA DANA. (SERI PPh UMUM NOMOR 30)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,dengan
ini perlu diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan
bahwa Reksa Dana dapat berbentuk perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
2. Perlakuan Pajak Penghasilan atas perusahaan Reksa Dana yang berbentuk perseroan baik yang
tertutup maupun yang terbuka telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai
berikut :
2.1. Reksa Dana Tertutup
No Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :
a) Dividen Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
b) Bunga obligasi Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
c) Bunga Deposito/ Tabungan PPh Final (15%) PP 51 Tahun 1994
d) Capital gain saham dibursa PPh final (0,1%) PP 41 Tahun 1994
e) Commercial paper dan surat utang lainnya PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian laba yang diterima pemegang saham
yang berbentuk
a) PT, Koperasi, BUMN/ BUMD, dan
Yayasan/ Organisasi sejenis Bukan Objek Pajak Pasal 4 (3) Huruf f UU PPh
b) Badan lain selain tersebut pada butir a,
misalnya Fa, CV,& Kongsi PPh tarif Umum Pasal 4 (1) UU PPh
c) Orang pribadi PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
C. Keuntungan yang diterima pemegang saham
dari penjualan saham PPh Final (0,1%) Karena PP. 41 Tahun 1994,
dijual di bursa, dan tidak jo. Kep.Men Nomor :
dikenakan tambahan PPh 81/KMK.04/1995
atas saham pendiri (5%)
2.1. Reksa Dana Terbuka
No Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :
a) Dividen Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf f UU PPh
b) Bunga obligasi Bukan objek PPh Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
c) Bunga Deposito/ Tabungan PPh Final (15%) PP. 51 Tahun 1994
d) Capital gain saham di bursa PPh final (0,1%) PP. 41 Tahun 1994
e) Commercial paper dan surat utang lainnya PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian laba yang diterima pemegang saham
yang berbentuk
a) PT, koperasi, BUMN/ BUMD, dan
Yayasan/ Organisasi sejenis Bukan objek Pajak Pasal 4 (3) Huruf f UU PPh
b) Badan lain selain tersebut pada butir a,
misalnya Fa Cv, & Kongsi PPh tarif Umum Pasal 4 (1) UU PPh
c) Orang pribadi PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
C. Keuntungan yang diterima pemegang saham
dari pelunasan kembali (redemption) saham PPh tarif umum karena
tidak dijual di bursa Pasal 4 (1) UU PPh
3. Reksa Dana yang berbentuk KIK merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodi
yang mengikat pemegang unit penyertaan (Investor) dimana manajer investasi diberi wewenang untuk
mengelola portofolio investasi kolektif untuk diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang
diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.
4. Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas dengan ini ditegaskan bahwa perusahaan Reksa Dana yang
berbentuk KIK merupakan suatu ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.
Dengan demikian KIK memenuhi kriteria dalam pengertian Subjek Pajak badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
5. Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksa Dana yang berbentuk KIK ini disamakan dengan
perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,persekutuan,
firma, dan kongsi. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 atas
bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan
kembali (Redemption) unit penyertaannya kepada Reksadana yang berbentuk KIK, tidak termasuk
sebagai Objek Pajak Penghasilan
6. Dengan demikian, perlakuan PPh atas Reksadana yang berbentuk KIK adalah :
No Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :
1. Deviden PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bunga Obligasi Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf i UU PPh
3. Bunga Deposito PPh Final (15%) PP 51 Tahun 1994
4. Capital gain saham di bursa PPh Final (0,1%) PP 41 tahun 1994
5. Commercial Paper dan surat
utang lainnya PPh tarif umum Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian laba termasuk pelunasan kembali
(redemption) unit penyertaan yang diterima
pemegang unit Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf h UU PPh
7. Manajer investasi sebagai pengelola Reksa Dana yang berbentuk KIK ini wajib mendaftarkan Reksa
Dana KIK yang dikelola ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/ccd45007df44dd0f12098f486e7e8a0f.txt · Last modified: (external edit)