peraturan:0tkbpera:cc70903297fe1e25537ae50aea186306
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 April 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 19/PJ.41/1995
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN WAJIB PUNGUT PPh PASAL 22 OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN
BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA YANG BERGERAK DI BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PREMIX
(SERI PPh PASAL 22 NO.1)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 599/KMK.04/1994 tentang penunjukan Pemungut Pajak
Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya Jo Nomor
147/KMK.04/1995, untuk kelancaran pelaksanaan bagi Bulog, Pertamina dan badan usaha lain dibidang bahan
bakar minyak jenis Premix diberikan petunjuk sebagai berikut :
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 599/KMK.04/1994 Jo Nomor :
147/KMK.04/1995, diatur bahwa :
1.1. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak
jenis Premix ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya; dan
1.2. Badan Urusan Logistik (BULOG) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penyerahan
gula pasir dan tepung terigu.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1, maka :
2.1. Pertamina wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya berupa premium,
solar, pelumas, gas dan minyak tanah;
2.2. Perusahaan-Perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) wajib memungut PPh Pasal 22 atas
penjualan premix;
2.3. BULOG wajib memungut PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu;terhadap
seluruh pembelinya, baik kepada penyalur / agen / dealer / grosir maupun kepada pembeli
lainnya (misalnya pabrikan).
3. Sifat Pemungutan.
3.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
599/KMK.04/1994 Jo Nomor : 147/KMK.04/1995 diatur bahwa sifat pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang bersifat final dalam hal:
3.1.1. Pertamina, atas penjualan hasil produksinya sebagaimana tersebut pada butir 2.1.
kepada penyalur/agennya;
3.1.2. Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis
Premix (P3 Premix), atas penjualan hasil produksinya kepada penyalur/agennya;
3.1.3. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan/atau tepung terigu
kepada penyalur/grosirnya.
3.2. Sedangkan sifat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang pada butir
2 selain kepada penyalur/agennya tidak bersifat final atau dapat diperhitungkan sebagai
kredit pajak dari Pajak Penghasilan yang terutang
4. Tarif dan besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Bulog, Pertamina dan badan usaha selain
Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis Premix yaitu :
4.1. Gula pasir
Penyerahan kepada Penyalur Rp 380,00/kuintal
Penyerahan kepada Grosir Rp 270,00/kuintal
--------------------
Rp.650,00/kuintal
Penyerahan kepada pembeli lainya Rp 650,00/kuintal
4.2. Tepung terigu
Penyerahan kepada Penyalur Rp 53,00/zak
Penyerahan kepada Grosir Rp 38,00/zak
----------------
Rp 91,00/zak
Penyerahan kepada pembeli lainnya Rp 91,00/zak
4.3. SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina
-------------------------------------------------------
Premium - 0,3% dari penjualan - 0,25% dari Penjualan
atau Rp 2.100,00/KL atau Rp 1.750,00/KL
Solar - 0.3% dari penjualan - 0,25% dari Penjualan
atau Rp 1.140,00/KL atau Rp 950,00/KL
Premix - 0.3% dari Penjualan - 0,25% dari Penjualan
4.4. Minyak Tanah 0,3% dari Penjualan atau Rp 912,00/KL
4.5. Gas LPG 0.3% dari Penjualan atau Rp 2.250,00/KL
4.6. Pelumas 0,3% dari Penjualan
5. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.
5.1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dipungut pada saat penerbitan surat perintah
pengeluaran barang ("delivery order")
5.2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan
barang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilaksanakan dengan cara pelunasan Pajak
Penghasilan Pasal 22 yang disetor oleh pembeli atau penerima penyerahan barang ke bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
5.3. Bentuk formulir yang dipergunakan untuk menyetor PPh Pasal 22 atas penjualan hasil
produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 adalah :
a. Surat Setoran Pajak "Final" yaitu bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang
khusus digunakan untuk menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh
penyalur agen/dealer/grosir bahan bakar minyak, pelumas, gas LPG, gula pasir dan
tepung terigu.
Contoh pengisian Surat Setoran Pajak "Final" seperti tersebut pada lampiran 1.
b. Surat Setoran Pajak "Umum" untuk menyetor PPh Pasal 22 yang tidak bersifat final,
yang dilakukan oleh pembeli bahan bakar minyak, pelumas, gas LPG, gula pasir dan
tepung terigu selain penyalur/agen/dealer/grosir.
5.4. Sebelum surat perintah pengeluaran barang ("delivery order") diterbitkan, terlebih dahulu
pembeli atau penerima penyerahan barang melunasi PPh Pasal 22 dan menunjukkan bukti
setoran Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa SSP Final/umum.
5.5. Bulog/Dolog, Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan
bakar jenis Premix yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan bentuk
formulir laporan seperti tersebut pada lampiran 2.
6. Untuk kepastian penunjukan sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi badan usaha selain
Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis Premix, maka terhadap P3 Premix
terlebih dahulu diberikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penunjukan Wajib Pajak
sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan bentuk formulir pada lampiran 3.
7. Ketentuan sebagaimana tersebut diatas berlaku sejak 1 Juni 1995, sedangkan pembayaran PPh oleh
penyalur/agen/grosir yang dilakukan sebelumnya berlaku ketentuan dalam :
7.1. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Bulog dan Gapegti tanggal
30 September 1995;
7.2. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Pertamina dan
PER-33/PJ/1994
-----------------------
Hiswana Migas Nomor : 890/C.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994;
------------------------
001/PKS/DPP/VII/94
7.3. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-02/PJ.41/1995 tanggal 8 Februari 1995.
Demikian untuk diketahui agar Surat Edaran ini dapat Saudara sebarluaskan kepada Instansi dan badan usaha
yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut diwilayah kerja Saudara masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/cc70903297fe1e25537ae50aea186306.txt · Last modified: (external edit)