peraturan:0tkbpera:cc42acc8ce334185e0193753adb6cb77
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 September 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 27/PJ.51/2000
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN/IMPOR HASIL TEMBAKAU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 406/KMK.04/2000 tanggal 29
September 2000 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri.
Untuk kelancaran pelaksanaannya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :
1. Umum :
a. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 yang pada intinya
menetapkan bahwa pedagang pada jalur berikutnya setelah pedagang besar bukan
Pengusaha Kena Pajak, maka sebagai ketentuan pelaksanaannya, dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 605/KMK.04/1990 penghitungan tarif efektif yang diterapkan untuk
menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil
tembakau buatan dalam negeri oleh Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri dihitung
menjadi 8,2%. Petunjuk teknis pelaksanaannya ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.52/1990 tanggal 9 Juli 1990.
b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999 sebagai pengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 dan mempertimbangkan perkembangan sosial ekonomi
masyarakat, maka ketentuan mengenai besarnya tarif efektif atas penyerahan hasil tembakau
tersebut perlu ditinjau kembali.
c. Untuk memberikan perlakuan yang sama dalam pengenaan PPN antara hasil tembakau buatan
dalam negeri dengan hasil tembakau buatan luar negeri, maka tarif efektif PPN tersebut akan
dikenakan atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri maupun atas impor hasil
tembakau buatan luar negeri.
d. Mengingat harga jual kepada konsumen terakhir termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan
sebagian besar dari Pedagang Eceran tergolong sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak, maka
Tarif Efektif Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri
atau impor dan penyerahan hasil tembakau buatan luar negeri adalah sebesar 8,4% dari
Harga Jual Eceran yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak.
2. Dasar Pengenaan Pajak :
a. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan hasil tembakau adalah Harga Jual Eceran, yang
merupakan harga jual kepada konsumen terakhir dan didalamnya sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan cuma-cuma hasil tembakau kepada karyawan
Pabrik adalah sebesar 50% dari Harga Jual Eceran hasil tembakau untuk jenis dan merek
yang sama, yang dijual untuk umum.
c. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan cuma-cuma hasil tembakau kepada pihak ketiga
adalah sebesar 75% dari harga Jual Eceran hasil tembakau untuk jenis dan merek yang
sama, yang dijual untuk umum.
3. Pengenaan/Pemungutan PPN :
Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan sebagai berikut :
a. Atas Penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri dihitung dengan menerapkan tarif efetif
sebesar 8,4% dikalikan dengan Harga Jual Eceran yang merupakan harga dasar penebusan
pita cukai.
b. Atas impor/penyerahan hasil tembakau buatan luar negeri dihitung dengan menerapkan tarif
efektif sebesar 8,4% dikalikan dengan harga Jual Eceran yang merupakan harga dasar
penebusan pita cukai yang telah meliputi Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau buatan luar negeri.
4. Kompensasi Kelebihan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Sebelumnya.
Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.04/2000 tanggal 29 September 2000 ditetapkan
cara penyetoran PPN yang harus dilakukan oleh Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri atau
oleh Importir hasil tembakau buatan luar negeri pada Bank Persepsi bersamaan dengan saat
pembelian pita cukai dengan pembayaran tunai atau saat pelunasan hutang cukai tembakau yang
telah dipesan. Dengan cara pelunasan itu, pada dasarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan
jumlah PPN yang harus disetor.
Pelaksanaan pengkreditan Pajak Masukan diatur sebagai berikut :
a. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu masa (Kode E.2 Formulir 1195) dapat diperhitungkan
dengan PPN yang harus disetor pada bulan berikutnya dalam rangka pembelian pita cukai.
b. Khusus untuk Importir rokok :
1) PPN Impor yang dibayar atas impor hasil tembakau buatan luar negeri dilaporkan
dalam kolom D.1.1 Formulir 1195 (Pajak Masukan Impor), dapat diperhitungkan
dengan PPN yang harus disetor pada saat pembelian pita cukai.
2) PPN impor yang dibayar yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Importir
tersebut selain atas impor hasil tembakau luar negeri, agar dilaporkan dalam kolom
D.1.5. Formulir 1195 (Pajak Masukan Lain-lain yang dapat dikreditkan). Pajak
Masukan ini digabungkan dengan Pajak Masukan lainnya yang dapat dikreditkan dan
dapat diperhitungkan dengan PPN atas penyerahan hasil tembakau yang harus
disetor pada bulan berikutnya.
5. PPN atas pita cukai yang dikembalikan :
Dalam hal terdapat pengembalian cukai tembakau, maka diberikan pula pengembalian Pajak
Pertambahan Nilai yang besarnya sebanding dengan cukai tembakau yang dikembalikan. PPN yang
telah dibayar atas penebusan pita cukai yang dikembalikan diperlakukan sebagai berikut :
a. Bagi Pabrikan/Importir hasil tembakau yang masih harus membayar PPN pada saat
penebusan pita cukai, dapat memperhitungkan PPN yang telah dibayar atas pita cukai yang
dikembalikan tersebut dengan PPN yang seharusnya dibayar. PPN yang diperhitungkan
sebanding dengan jumlah pengembalian cukai.
b. Bagi Pabrikan/Importir hasil tembakau yang tidak lagi melakukan penebusan pita cukai dan
karenanya tidak akan melakukan pembayaran PPN, maka PPN yang telah dibayar atas pita
cukai yang dikembalikan tersebut dapat diminta pengembalian (restitusi) di Kantor Pelayanan
Pajak di mana Pabrikan/Importir terdaftar.
6. PPN yang disetor pada saat pembelian pita cukai :
a. Bagi Pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri :
1) Pada waktu penebusan pita cukai, PPN yang terutang harus disetor oleh Pabrikan
hasil tembakau dalam negeri dengan cara penyetoran tunai kepada bank persepsi
dengan Surat Setoran Pajak.
2) Untuk menetapkan jumlah yang disetor, Pabrikan hasil tembakau dalam negeri dapat
memperhitungkan :
a) Kelebihan Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT Masa Pajak PPN
Masa Pajak sebelum masa dilakukan penebusan.
b) Nilai PPN atas pita cukai yang dikembalikan.
b. Bagi Importir hasil tembakau buatan luar negeri :
1) PPN impor terutang oleh importir pada saat pemasukan hasil tembakau buatan luar
negeri ke dalam daerah pabean.
2) Pada waktu penebusan pita cukai, PPN yang terutang harus disetor oleh Impotir hasil
tembakau buatan luar negeri dengan cara penyetoran tunai kepada bank persepsi
dengan Surat Setoran Pajak.
3) Untuk menetapkan jumlah yang disetor, Importir hasil tembakau buatan luar negeri
dapat memperhitungkan :
a) Pajak Masukan yang dibayar pada saat impor hasil tembakau buatan luar
negeri.
b) Kelebihan Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Pajak
sebelum masa dilakukan penebusan. Nilai PPN atas pita cukai yang
dikembalikan.
7. Pelaporan :
a. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud pada butir 6.a. dan 6.b. di atas digunakan
Formulir 1195 yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-12/PJ.5/1995 tanggal 6 Pebruari 1995. Untuk lebih jelasnya, contoh penghitungan
tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 Surat Edaran ini.
b. Atas kelebihan Pajak Masukan yang dilaporkan dalam suatu Masa Pajak dapat
dikompensasikan dan diperhitungkan dalam penebusan pita cukai Masa Pajak berikutnya.
8. Status Pengusaha Kena Pajak :
a. Mengingat harga jual yang ditetapkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sampai pada
tingkat konsumen akhir dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sudah dikenakan pada
tingkat Pabrikan atau Importir, maka bagi pengusaha lain seperti Pedagangan Besar Rokok,
Agen/Penyalur Utama dan Pedagang Eceran Rokok tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak kecuali jika yang bersangkutan mempunyai kegiatan lain yang juga
terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 118/KMK.05/1998 tanggal 27 Pebruari
1998 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau sebagaimana diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 378/KMK.05/2000 tanggal 11
September 2000, maka Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali bukan Pengusaha Kena Pajak
dan atas produksi hasil tembakaunya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (lihat Lampiran
3).
c. Oleh karena batasan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali yang bukan merupakan Pengusaha Kena
Pajak didasarkan pada jumlah batang rokok yang diproduksinya, maka dapat terjadi
Pengusaha Rokok yang nilai peredaran brutonya dalam setahun lebih dari Rp. 240.000.000,-
(dua ratus empat puluh juta rupiah) namun karena tergolong sebagai Pengusaha Pabrik Kecil
Sekali maka Pengusaha yang bersangkutan tidak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.
Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5.2/1990
tanggal 9 Juli 1990 dan Nomor SE-16/PJ.51/1994 tanggal 15 juli 1994 dan ketentuan dalam Surat Edaran
lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan serta disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara
masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/0tkbpera/cc42acc8ce334185e0193753adb6cb77.txt · Last modified: (external edit)