peraturan:0tkbpera:cc0e1713aa0e2bcba6f5edf1436b81ef
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Desember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1098/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR BERUPA MAN MARINE
DIESEL ENGINE DENGAN SURAT PERNYATAAN (SP-3)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX dan Nomor XXX tanggal 18 Nopember 2005 dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat-surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Pada surat Nomor XXX dan XXX, Saudara mengimpor barang berupa 2 (dua) Unit Man Marine
Diesel Engine dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa Rujukan Surat Dirjen Bea dan
Cukai Departemen Keuangan R.I Nomor XXX tanggal 24 Juli 2002, Surat Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : XXX tanggal
27 Juni 2005, Air Way Bill Nomor XXX tanggal 3 Nopember 2005 dan Invoice Nomor XXX
tanggal 8 Nopember 2005.
b. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas, Saudara mengajukan permohonan
mengenai pengeluaran barang impor berupa barang sebagaimana tersebut di atas.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 mengatur bahwa Barang Kena Pajak Tertentu
yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata,
amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan
di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya,
serta suku cadangnya yang diimpor Oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia
(TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh
Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen
atau bahan yang belum dimuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD,
yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen
Pertahanan, TNI atau POLRI.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 139/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Persenjataan, Amunisi, termasuk Suku Cadang dan Perlengkapan Militer serta
Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Diperuntukkan Bagi
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Persenjataan dan amunisi adalah alat utama Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) termasuk suku cadang dan perlengkapan
militer yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan
negara untuk melaksanakan kegiatan dan operasi dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok ABRI, serta alat pendukung yang
dipergunakan dalam pengoperasian alat utama dalam rangka
pelaksanaan kegiatan dan operasi ABRI, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara adalah termasuk
juga suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan, perawatan
dan perbaikan alat utama dan alat pendukungnya.
Pasal 2 : Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
diberikan pembebasan bea masuk.
Pasal 3 : (1) Pembebasan bea masuk atas barang-barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan oleh Menteri Keuangan setelah diajukan
permohonan melalui Direktur Jenderal Bea.
(2) Untuk impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri suatu
pernyataan tertulis sebagaimana contoh pada lampiran II yang
menyatakan bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk
keperluan ABRI yang ditandatangani oleh:
a. Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau oleh
Direktur Pengadaan dalam hal barang dan bahan diimpor
oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan;
b. Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI atau Wakil Asisten
Logistik dalam hal barang dan bahan diimpor oleh Markas
Besar ABRI.
(3) Untuk impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
produsen yang termasuk dalam Industri Strategis yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan
dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 616/PMK.03/2004, antara lain mengatur bahwa:
Pasal 2 : (1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk tetap dipungut PPN dan PPn BM berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM.
(3) huruf k, Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk sebagaimana dalam ayat (2) adalah perlengkapan militer
termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan
pertahanan dan keamanan negara.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas,
dengan ini ditegaskan bahwa atas impor Man Marine Diesel Engine yang dilakukan oleh Kepolisian
Republik Indonesia tidak dipungut PPN dan PPnBM sepanjang atas impor barang tersebut berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 06004466
peraturan/0tkbpera/cc0e1713aa0e2bcba6f5edf1436b81ef.txt · Last modified: (external edit)