peraturan:0tkbpera:cae7115f44837c806c9b23ed00a1a28a
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 September 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 861/PJ.53/2005
TENTANG
RESTITUSI PPN ATAS JASA LUAR NEGERI WP BADAN
YANG MELAKUKAN KONTRAK POLA BAGI HASIL DENGAN PT. TELKOM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-142/WPJ.04/KP.0807/2005 hal sebagaimana tersebut diatas,
dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. Wajib Pajak PT. ABC mengajukan permohonan restitusi dengan surat nomor
034/Dir-Keu./Tax/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 dengan beberapa permasalahan :
1. Usaha WP adalah jasa persewaan ruangan atas gedung dengan nama Gedung JKL
dan usaha Kontrak Pola Bagi Hasil dengan PT. Telkom
2. Atas usaha Pola Bagi Hasil, WP memakai Jasa Bantuan Teknis dari luar negeri yaitu
dari XYZ Corporation, Japan. Atas pemanfaatan jasa tersebut telah dipungut Pajak
Pertambahan Nilai-nya, disetorkan ke Bank dan dilaporkan ke kantor pelayanan
pajak:
3. Berdasarkan penelitian data SPT Masa PPN dan Program PK-PM tahun 2001 s.d. 2005
diketahui :
- Pajak Pertambahan Nilai atas persewaan ruangan telah dilaporkan oleh WP
- Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan jasa luar negeri tidak pernah
dilaporkan oleh WP dalam SPT Masa PPN
4. WP mengajukan permononan restitusi dengan berdasarkan pada ketentuan
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 539/PJ./2000
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.3/1989
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-72/PJ.42/1994
b. Saudara berpendapat bahwa terdapat perbedaan perlakuan Pajak Masukan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 539/PJ./2000 dengan KEP-525/PJ./2001
sehingga proses restitusi belum dapat ditindaklanjuti. Selain itu, KEP - 539/PJ./2000 tidak
mengatur apakah WP wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau tidak
sehingga tidak dapat diketahui apakah kondisi SPT Lebih Bayar atau tidak. Untuk itu, Saudara
meminta penegasan apakah permohonan restitusi WP dapat dikabulkan?
2. Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan
menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang
Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa Telekomunikasi antara lain mengatur :
a. Pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan jasa telekomunikasi adalah PT. Telkom
Tbk, PT. Indosat dan perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, termasuk Mitra
Usaha PT. Telkom Tbk yang sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini tidak
boleh melaporkan Pajak Masukan pada Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai-nya.
b. Pasal 2 ayat (1), bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, perusahaan jasa
telekomunikasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000.
c. Pasal 2 ayat (2), bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sejak tanggal 1 Januari 2001.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-525/PJ./2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Dalam rangka
Perjanjian Kerjasama Operasi, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 2, bahwa Mitra Usaha adalah badan usaha patungan Indonesia yang didirikan
dalam rangka Penanaman Modal Asing
b. Pasal 1 angka 3, bahwa KSO adalah Kerja Sama Operasi yang merupakan pola kemitraan
usaha antara Telkom dan Mitra Usaha yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengoperasiaan
sarana/jaringan telekomunikasi yang telah ada dan sarana/jaringan baru, serta pengelolaan
karyawan/konsultan Telkom dan Mitra Usaha yang ditugaskan di Unit KSO dalam jangka
waktu dimulainya tanggal implementasi sampai dengan tanggal diakhirinya perjanjian KSO.
c. Pasal 2 ayat (2), bahwa Mitra Usaha yang semata-mata hanya melakukan kegiatan dalam
rangka KSO tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
d. Pasal 4 ayat (1), bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Mitra Usaha atas
perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan kegiatan dalam rangka KSO tidak dapat
dikreditkan, namun dapat dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasikan.
e. Pasal 4 ayat (2), bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Unit KSO atas perolehan
BKP dan atau JKP sehubungan dengan kegiatan operasional Unit KSO termasuk Pajak
Pertambahan Nilai atas perolehan hak pengelolaan jaringan telekomunikasi dari Telkom,
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Unit KSO.
f. Pasal 6, bahwa Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, semua
ketentuan maupun penegasan yang bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 4 serta memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Bahwa PT. ABC dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk kegiatan penyerahan
Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan ruangan. Dalam hal PT. ABC sebagai Mitra Usaha
yang semata-mata hanya melakukan kegiatan dalam rangka KSO tidak wajib dikukuhkan
sebagai PKP.
b. PPN yang dibayar oleh PT. ABC atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan kegiatan
dalam rangka KSO tidak dapat dikreditkan, melainkan hanya dapat dibebankan sebagai biaya
atau dikapitalisasi.
c. Dengan demikian, PT. ABC tidak dapat meminta pengembalian PPN yang dibayar atas
pemanfaatan jasa dalam negeri dalam rangka KSO tersebut.
d. Selanjutnya, ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang tercantum di dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000
sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-525/PJ./2001 tanggal 19 Juli 2001, karena ketentuan dalam KEP-539/PJ./2000 tersebut
bertentangan dengan KEP-525/PJ./2001.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
peraturan/0tkbpera/cae7115f44837c806c9b23ed00a1a28a.txt · Last modified: (external edit)