KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     24 Juni 1999

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 253/PJ.42/1999

                            TENTANG

        PERLAKUAN PPh ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Pebruari 1999 dan tanggal 25 Maret 1999 perihal Permohonan 
Penegasan Perlakuan Pembebasan PPh Atas Pembentukan Dana Jaminan, dengan ini diberikan penjelasan 
sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
    a.  Berdasarkan surat Keputusan Bapepam nomor S-1484/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997, dana 
        jaminan dibentuk sebagai salah satu sumber dana untuk melakukan fungsi penjaminan selaku 
        Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atas penyelesaian transaksi bursa, yang dimaksudkan 
        untuk memberikan kepastian atas penyelesaian transaksi bursa;

    b.  Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli saham di bursa efek mengharuskan pihak anggota 
        bursa untuk membayar :
        -   Dana jaminan sebesar 0,01 % dari nilai transaksi;
        -   Biaya transaksi (levy) sebesar 0,03 % dari nilai transaksi;
        -   PPh Final sebesar 0,1 % dari nilai transaksi jual;
        -   PPN sebesar 10 % dari nilai biaya transaksi (levy).

            Biaya transaksi (levy) sebesar 0,03 % tersebut merupakan pendapatan bagi Bursa 
            Efek, XYZ dan ABC dengan alokasi berturut-turut 50 %, 30 % dan 20 %.

    c.  Dana jaminan yang dibayarkan oleh para anggota bursa :
        -   tidak dibebankan sebagai biaya oleh para anggota bursa melainkan di catat di dalam 
            pos Aktiva lain-lain;
        -   diadministrasikan sebagai kewajiban XYZ kepada para anggota bursa (dalam rangka 
            mengatasi gagal serah dan gagal bayar);
        -   dimasukan ke dalam deposito berjangka berdasarkan setoran dana jaminan masing-
            masing anggota bursa (deposito berjangka tersebut dapat diidentifikasikan untuk 
            masing-masing anggota bursa);
        -   pendapatan bunga yang diberikan bank, bukan merupakan milik XYZ tetapi langsung 
            diadministrasikan sebagai tambahan dana jaminan dari masing-masing anggota bursa 
            terkait;
        -   dana jaminan penyelesaian transaksi bursa akan dikembalikan kepada anggota bursa 
            yang bersangkutan apabila PT XYZ pailit dan dengan persetujuan Bapepam.

    d.  Saudara meminta penegasan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pembentukan dana 
        jaminan tersebut.

2.  Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 bahwa yang menjadi objek pajak 
    adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 
    Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk 
    konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 
    bentuk apapun.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan spesifikasi dana jaminan sesuai penjelasan Saudara, 
    maka dana jaminan dimaksud bagi PT XYZ adalah bukan merupakan objek Pajak Penghasilan, 
    sepanjang dalam kenyataannya baik dalam pembukuan PT XYZ maupun pembukuan para anggota 
    bursa adalah seperti tersebut dalam point 1. huruf c. Oleh karena itu, maka surat jawaban Direktur 
    Pajak Penghasilan nomor S-494/PJ.421/1997 tanggal 13 Nopember 1997 dan surat jawaban Direktur 
    Jenderal Pajak nomor S-423/PJ.42/1998 tanggal 10 Agustus 1998 dinyatakan dicabut dan tidak 
    berlaku lagi.

Demikian penegasan kami.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA