peraturan:0tkbpera:c8dfece5cc68249206e4690fc4737a8d
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Agustus 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 23/PJ.312/1993
TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 39 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PPh 1984
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1985 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 TAHUN 1993 merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 13
Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 TAHUN 1985.
Sebelum diundangkannya PP Nomor 39 TAHUN 1993 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 13
Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 TAHUN 1985, atas bunga obligasi dan dividen dari saham/sertifikat
saham yang diperdagangkan di pasar modal yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perseorangan
dalam negeri sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu
rupiah) setahun, tidak dipotong PPh Pasal 23. Dengan berlakunya PP Nomor 39 TAHUN 1993
beberapa hal yang disempurnakan adalah sebagai berikut :
a. Istilah "saham dan sertifikat saham" digabung menjadi "sekuritas" sehingga objek pajak yang
diatur dalam Pasal 13 tersebut menjadi "bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang
diperdagangkan di pasar modal". Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk dapat
menampung kemungkinan timbulnya jenis sekuritas lain di Pasar Modal.
b. Besar batas jumlah bunga obligasi dan dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar
Modal yang diperoleh Wajib Pajak Perseorangan dalam negeri yang dikecualikan dari
pemotongan PPh Pasal 23 dikaitkan dengan besarnya PTKP yang berlaku untuk tahun Pajak
yang bersangkutan.
c. Besar batas jumlah bunga obligasi dan/atau dividen dari sekuritas tersebut merupakan jumlah
kumulatif yaitu seluruh jumlah bunga dividen tersebut yang dibayarkan badan pemberi hasil
kepada subjek pajak perseorangan dalam negeri, jadi bukan bunga/dividen per lembar
obligasi/sekuritas .
d. Pengecualian tersebut pada butir b hanyalah pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 23 dan
bukan merupakan pengecualian objek Pajak. Oleh karena itu apabila penerima bunga obligasi
dan/atau dividen dari sekuritas tersebut adalah Wajib Pajak Perseorangan dalam negeri maka
penghasilan berupa bunga obligasi dan dividen dari sekuritas wajib digabungkan dengan
penghasilan lainnya dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan tersebut maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai
berikut :
a. Atas bunga obligasi dan atau dividen dari sekuritas yang diperdagangkan di Pasar Modal yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perseorangan dari satu badan pemberi hasil dengan
jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu
rupiah) setahun, tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Besarnya batas sesuai dengan
besarnya PTKP yang berlaku mulai tahun pajak 1990 sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor :1209/KMK.04/1989 tanggal 31 Oktober 1989.Apabila
terjadi penyesuaian besarnya PTKP maka batas tersebut langsung mengikuti penyesuaian
besarnya PTKP tersebut.
b. Apabila jumlah pembayaran bunga obligasi dan atau dividen dari sekuritas tersebut lebih
besar dari Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun, maka
badan pemberi hasil wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (limabelas persen) dari
seluruh jumlah bunga obligasi dan atau dividen yang dibayarkan tanpa dikurangi
dengan Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
c. Apabila bunga obligasi dibayarkan untuk masa kurang dari setahun maka besarnya batas
pengecualian disesuaikan dengan jangka waktu bunga yang dimaksud.
Contoh :
PT. A mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 18% setahun dibayarkan setiap triwulan.
1) Tuan X memegang obligasi PT. A dengan nilai Rp. 6 juta.
Tuan X menerima bunga obligasi Triwulan I = Rp. 270.000,-(18% x 6 juta x 1/4).
Karena jumlah bunga obligasi tersebut (Rp.270.000,-) tidak melebihi batas
pengecualian (1/4 x 1.440.000 = Rp. 360.000), maka PT. A tidak wajib memotong
PPh Pasal 23 atas bunga yang diterima Tuan X.
2) Tuan Y memegang obligasi PT. A tersebut dengan nilai Rp. 10 juta.
Tuan Y menerima bunga obligasi Triwulan I Rp. 450.000,-. Karena jumlah bunga
obligasi tersebut (Rp. 450.000,-) melebihi batas pengecualian (Rp. 360.000,-),
maka PT. A wajib memotong PPh Pasal 23 atas bunga yang diterima Tuan Y.
d. Dividen dari saham yang diperdagangkan di Pasar Modal biasanya dibayarkan/terutang oleh
badan pemberi hasil (emiten) kepada para pemegang saham berupa dividen sementara
(interim) dan dividen final.
Dividen sementara pada hakekatnya adalah bagian (pembayaran dimuka) dari dividen (fixed
dividen) yang akan dibagikan oleh badan pemberi hasil setelah tahun buku terakhir
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) badan usaha tersebut.
Pada umumnya besarnya dividen sementara ditentukan atas perkiraan rugi laba sementara
berdasarkan Neraca Rugi Laba tengah tahunan (6 bulan pertama) badan pemberi hasil yang
bersangkutan. Oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23
atas dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dianggap sebagai
pembayaran untuk masa 6 (enam) bulan, sehingga besarnya batas pengecualian disesuaikan
dengan jangka 6 (enam) bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 720.000,-.Sedangkan pada saat
dividen final dibayarkan/terutang, dimana Pada saat itu besarnya dividen (fixed dividen) per
saham yang akan diterima/diperoleh pemegang saham yang berhak sudah diketahui dengan
pasti, maka pemotongan PPh Pasal 23 diatur sebagai berikut :
- apabila jumlah keseluruhan dividen (final dan interim) yang diterima pemegang
saham melebihi Rp. 1.440.000,- sedangkan jumlah dividen interim tersebut tidak
melebihi jumlah Rp. 720.000,- (sehingga tidak dipotong PPh Pasal 23), maka atas
keseluruhan jumlah dividen yang diterima/diperoleh pemegang saham tersebut wajib
dipotong PPh Pasal 23 pada saat dividen final terutang.
- apabila jumlah keseluruhan dividen (final dan interim) yang diterima pemegang
saham melebihi Rp. 1.440.000,- sedangkan jumlah dividen final tidak melebihi jumlah
Rp. 720.000,- maka atas penerimaan dividen final tersebut wajib dipotong PPh Pasal
23.
Contoh :
1) Tuan A pemegang saham PT. "XYZ" sejumlah 6.000 lembar dan berhak menerima
dividen interim pada tanggal 10 Agustus 1993 sebesar Rp.100,-/saham Pada saat
dividen final dibayarkan/terutang (sebesar Rp. 175,-/saham) Tuan A tetap memiliki
6.000 saham dan berhak menerima dividen final.Pemotongan PPh Pasal 23 :
- atas penghasilan dividen sementara sebesar Rp. 600.000,-
(6.000 x Rp.100) tidak dipotong PPh Pasal 23 karena tidak melebihi
Rp. 720.000,-;
- dividen final yang diterima Tuan A = Rp. 1.050.000,-(6.000 x Rp.175,-);
- atas jumlah penerimaan dividen final dan dividen interim (Rp. 1.050.000,-
+ Rp. 600.000,-) wajib dipotong PPh Pasal 23 karena jumlah
penghasilan dividen yang sebenarnya diterima (Rp. 1.650.000,-)
melebihi jumlah batas yang dikecualikan (Rp. 1.440.000,-).
Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dilaksanakan pada saat dividen final
dibayarkan/terutang.
2) Tuan B menerima/memperoleh dividen dari PT. "XYZ" :
- dividen sementara atas 10.000 lembar = 10.000 x Rp100,- = Rp1.000.000,-
- dividen final atas 4.000 saham = 4.000 x Rp. 175,- = Rp.700.000,-
Pemotongan PPh Pasal 23 :
- atas penghasilan dividen sementara sebesar Rp. 1.000.000,- wajib
dipotong PPh Pasal 23, karena melebihi batas yang dikecualikan
(Rp.720.000,-);
- atas penghasilan dividen final sebesar Rp. 700.000,- wajib dipotong
PPh Pasal 23 karena jumlah dividen yang sebenarnya diterima
Tuan B (Rp.1.000.000,- + Rp. 700.000,-) melebihi jumlah batas yang
dikecualikan (Rp. 1.440.000,-).
3) Tuan C menerima/memperoleh dividen dari PT. "XYZ" :
- dividen sementara atas 10.000 saham = 10.000 x Rp. 100,- = Rp.1.000.000,-;
- dividen final atas 2.000 saham = 2.000 x Rp. 175,- = Rp. 300.000,-.
Pemotongan PPh Pasal 23 :
- atas penghasilan dividen interim yang diterima wajib dipotong PPh Pasal 23
karena dividen interim (Rp. 1.000.000,-) melebihi jumlah batas yang
dikecualikan (Rp. 720.000,-);
- atas penghasilan dividen final sebesar Rp. 300.000,- tidak dipotong PPh
Pasal 23, karena dividen yang sebenarnya diterima Tuan C (dividen interim +
dividen final) sebesar Rp. 1.300.000 tidak melebihi jumlah batas yang
dikecualikan (Rp. 1.440.000,-).
3. Perlu ditegaskan bahwa dalam pengecualian dari pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana ditegaskan
dalam butir 2.a di atas, tidak diperlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Surat Edaran ini agar disebarluaskan kepada para
Emiten dan Biro Administrasi Effek Indonesia di wilayah Saudara.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/c8dfece5cc68249206e4690fc4737a8d.txt · Last modified: 2023/02/05 20:11 (external edit)