KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      28 Mei 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 483/PJ.51/2002

                            TENTANG

       PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR PESAWAT UNTUK KEPERLUAN JASA ANGKUTAN UMUM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 10 April 2002, hal Permohonan Pembebasan PPn BM 
Atas Impor Pesawat Udara Untuk Keperluan Jasa Angkutan Umum, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai 
berikut :

1.  Dalam surat tersebut dan dokumen pendukung yang disampaikan kemudian, Saudara mengemukakan
    bahwa :
    a.  PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan Jasa Transportasi Angkutan 
        Udara Niaga untuk Umum sesuai Air Operator's Certificate Nomor XXX tanggal 3 Mei 2002.
    b.  Untuk kepentingan usahanya, PT. ABC melakukan impor 1 (satu) unit Pesawat Udara dengan 
        spesifikasi sebagai berikut :
        -   Type Pesawat        :   Beechcraft 1900D
        -   Serial Number       :   UE-375
        -   Tahun Pembuatan :   1999
        -   Negara Pembuat      :   Amerika Serikat
        -   Negara Asal     :   Amerika Serikat
        -   No. Registrasi Asal :   N-31424
    c.  Saudara memohon pembebasan pengenaan PPn BM atas impor pesawat udara tersebut.

2.  Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang 
    Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang 
    Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
    2002, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang 
    Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    141/KMK.03/2002, bahwa atas impor dan penyerahan pesawat udara dikenakan PPn BM dengan tarif 
    50%, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga.

3.  Sesuai dengan Pasal 6A ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 sebagaimana 
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002, 
    bahwa terhadap Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikecualikan dari pengenaan PPn BM 
    apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata 
    dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, PPn BM 
    yang semula tidak terutang menjadi terutang dan harus disetor ke kas negara.

4.  Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang 
    Penyelenggaraan Angkutan Udara, bahwa angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum 
    dengan memungut pembayaran. Angkutan udara niaga terdiri dari angkutan udara niaga berjadwal 
    dan angkutan udara niaga tidak berjadwal.

5.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2, 3 dan 4, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 
    dengan ini ditegaskan bahwa atas impor 1 (satu) Unit Pesawat Udara Type Beechcraft 1900D Serial 
    Number UE-375 oleh PT. ABC tidak dikenakan PPn BM sepanjang pesawat udara tersebut digunakan 
    untuk kegiatan usaha angkutan udara niaga untuk umum. Apabila pesawat udara tersebut kemudian 
    dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka 
    PPn BM yang terutang pada saat impor tersebut wajib dibayar kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.





A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

I MADE GDE ERATA