peraturan:0tkbpera:c333bad2a8b45d3c30902945bd98f699
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1996
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai diatur sanksi administrasi bagi
pelanggaran yang bersifat administratif;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-mana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu
mengatur lebih lanjut pengenaan sanksi adminis-trasi dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai;
2. Menteri adalah Menteri Keuangan;
3. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan
Undang-undang yang bersifat administratif.
Pasal 2
(1) Sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur
dalam Undang-undang.
(2) Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. denda yang besarnya secara pasti sudah ditetapkan dalam ketentuan yang bersangkutan;
b. denda yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang terutang yang sudah dibatasi nilai
minimum dan maksimumnya;
c. denda yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari nilai rupiah yang hanya dibatasi nilai
maksimumnya;
d. denda yang besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang dibatasi nilai minimum dan
maksimumnya.
Pasal 3
Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Pasal 16 ayat (3) dan ayat
(4), dan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam masing-
masing pasal tersebut.
Pasal 4
Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23
ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang, dikenakan sanksi adminsitrasi dengan
ketentuan :
a. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar satu kali sanksi administrasi minimum;
b. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar dua kali sanksi administrasi minimum;
c. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar tiga kali sanksi administrasi minimum;
d. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar empat kali sanksi administrasi minimum;
e. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari empat kali pelanggaran,
dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.
Pasal 5
Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-undang, dikenakan
sanksi adminsitrasi dengan ketentuan :
a. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 20% dari sanksi administrasi maksimum;
b. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 40% dari sanksi administrasi maksimum;
c. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 60% dari sanksi administrasi maksimum;
d. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar 80% dari sanksi administrasi maksimum;
e. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari empat kali pelanggaran,
dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.
Pasal 6
Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31
ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang,
dikenakan sanksi adminsitrasi dengan ketentuan :
a. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar satu kali sanksi administrasi minimum;
b. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar dua kali sanksi administrasi minimum;
c. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar empat kali sanksi administrasi minimum;
d. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar enam kali sanksi administrasi minimum;
e. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lima kali pelanggaran, dikenakan
sanksi administrasi sebesar delapan kali sanksi administrasi minimum;
f. apabila dalam lima tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari lima kali pelanggaran,
dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.
Pasal 7
(1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan kepada yang
dikenakan sanksi adminstrasi dengan surat pemberitahuan.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besarnya sanksi adminstrasi yang
dikenakan dan ketentuan Undang-undang yang dilanggar.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh
Menteri.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1996
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
UMUM
1. Pengenaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari Undang-undang sebagai bagian dari
hukum fiskal, di mana aparatur fiskal oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk dapat
menerapkan sanksi administrasi berupa denda.
2. Mengingat bahwa hakekat Undang-undang selain mengandung aspek pembatasan dan pengawasan
terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan Barang Kena Cukai, juga mengandung aspek budgeter,
maka pengenaan sanksi administrasi, di samping untuk mempercepat proses penyelesaian
pelanggaran administratif dalam rangka mengamankan penerimaan negara, juga bertujuan untuk
pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan administrasi.
3. Untuk kepraktisan penye lenggaraannya, maka wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal
pengenaan dan penagihan sanksi administrasi dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Besarnya sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (7), Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dan
Pasal 25 ayat (4) sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila
terjadi pelanggaran.
Contoh:
Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Undang-undang Cukai telah ditetapkan Pengusaha Pabrik atau
Importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, yang tidak melunasi utang
cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, selain harus melunasi utang cukai,
juga dikenakan sanksi administrasi sebesar sepuluh persen setiap bulan dari nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pengusaha memesan pita cukai pada tanggal 2
Januari 1997 dengan nilai cukai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 2
April 1997 pemesanan tersebut belum dibayar, maka terhitung mulai tanggal 2 April 1997 yang
bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sebesar 10% x Rp10.000.000,- = Rp1.000.000,-
(satu juta rupiah) setiap bulan.
Pasal 4
Untuk menjamin kepastian hukum, dalam pasal ini diatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran
yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang terutang.
Contoh:
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang telah ditetapkan bahwa Pengusaha Pabrik, Pengusaha
Tempat Penyimpanan, Importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut
cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling
sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Pengusaha Pabrik melakukan pelanggaran mengenai
ketentuan tidak dipungut-nya cukai, dan setelah diteliti yang bersangkutan seharusnya wajib
membayar cukai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pengenaan sanksinya perlu melihat
dulu profil dari pengusaha yang bersangkutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Apabila
pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang pertama kali dilakukan, maka dikenakan denda
sebesar 2 x Rp10.000.000,- = Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Pasal 5
Untuk menjamin kepastian hukum, dalam pasal ini diatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran
yang besarnya dalam nilai rupiah yang hanya ditetapkan batas maksimumnya.
Contoh:
Apabila diketemukan orang yang menjalankan usaha pabrik tanpa izin, berdasarkan Pasal 14 ayat (7)
Undang-undang telah ditetapkan bahwa pelanggaran tersebut di atas dapat dikenakan sanksi
administrasi berupa denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Untuk menerapkan
ketentuan Pasal 14 ayat (7) perlu dilihat dulu profil dari orang yang bersangkutan dalam kurun waktu
5 tahun terakhir, apabila selama kurun waktu tersebut yang bersangkutan telah melakukan
pelanggaran sebanyak 2 kali termasuk pelang- garan yang baru diketemukan tersebut, maka
dikenakan denda sebesar 40% dari Rp100.000.000,- = Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
Pasal 6
Untuk menjamin kepastian hukum, dalam pasal ini diatur sanksi administrasi terhadap pelanggaran
yang besarnya dalam nilai rupiah yang ditetapkan batas minimum dan maksimumnya.
Contoh:
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang telah ditetapkan bahwa Pengusaha Tempat
Penyimpanan yang tidak melaporkan pemindahan Barang Kena Cukai (BKC) yang belum dilunasi
cukainya karena keadaan darurat, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal
terjadi pelanggaran yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
Undang-undang tersebut, maka penerapan sanksinya perlu melihat profil dari Pengusaha Pabrik atau
Pengusaha Tempat Penyimpanan yang melakukan pelanggaran tersebut, apabila dalam jangka waktu
5 tahun terakhir yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran 3 kali termasuk pelanggaran yang
terakhir tersebut, maka denda yang dikenakan adalah 4 x Rp500.000,- = Rp2.000.000,- (dua juta
rupiah).
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Pencatuman besarnya sanksi administrasi dan ketentuan Undang-undang yang dilanggar
dalam surat pemberitahuan dimaksudkan untuk memenudi rasa keadilan bagi pihak yang
dikenakan sanksi administrasi, khususnya agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas
ketentuan yang dilanggarnya, sehingga apabila yang bersangkutan keberatan terhadap
pengenaan sanksi administrasi dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3629
peraturan/0tkbpera/c333bad2a8b45d3c30902945bd98f699.txt · Last modified: by 127.0.0.1