KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   10 September 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 806/PJ.52/2004

                            TENTANG

           PENEGASAN TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KARTON BOX KE KAWASAN BERIKAT

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2004 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
    a.  Perusahaan Saudara bergerak dalam bidang pembuatan/pengemasan karton box, kardus dan 
        barang cetakan. Produk dari perusahaan Saudara, yaitu karton box, sebagian besar dijual 
        kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Perusahaan Saudara memperlakukan 
        penyerahan karton box kepada PDKB sebagai penyerahan yang mendapat fasilitas tidak 
        dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena karton box tersebut akan digunakan untuk kegiatan 
        pengepakan/pengemasan barang sehingga termasuk dalam kegiatan pengolahan yang akan 
        menambah nilai jual atas barang. Atas penyerahan karton box kepada PDKB tersebut, 
        perusahaan Saudara menerbitkan Faktur Pajak yang dicap "Tidak Dipungut PPN/PPnBM 
        berdasarkan Keppres Nomor 96 TAHUN 1993".

    b.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara meminta penegasan apakah penyerahan 
        karton box kepada PDKB, yang akan digunakan untuk pengepakan hasil produksi PDKB, 
        terutang Pajak Pertambahan Nilai atau tidak.

2.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
    a.  Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
        dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
        terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa Pajak Pertambahan 
        Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
        oleh Pengusaha.

    b.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan 
        Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        37/KMK.05/2002, antara lain mengatur bahwa :

        Pasal 1 angka 1a :
        Kegiatan industri pengolahan adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
        barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 
        untuk penggunaannya;

        Pasal 14 huruf d:
        Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, 
        pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena 
        Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut :

        "atas pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke PDKB untuk diolah 
        lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPn BM".

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    ditegaskan bahwa penyerahan karton box kepada PDKB bukan merupakan penyerahan Barang Kena 
    Pajak untuk diolah lebih lanjut, dengan demikian atas penyerahan karton box kepada PDKB terutang 
    Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.





A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH