peraturan:0tkbpera:be1bc7997695495f756312886f566110
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Mei 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 244/PJ.32/2000
TENTANG
JASA ANGKUTAN YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DAN PPh
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX tanggal 5 Januari 2000 perihal tersebut di atas kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Makasar, yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Dirjen Pajak, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Dalam surat Direktur Keuangan PTP Nusantara (Persero) tersebut dinyatakan bahwa :
1. PTP Nusantara memiliki 3 (tiga) unit usaha Pabrik Gula antara lain PG Takalar, PG Bone dan
PG Camming. Setiap tahunnya terjadi pengangkutan tebu milik Pabrik Gula sendiri dari kebun
ke Pabrik.
2. Pengangkutan tebu dilakukan dengan :
a. Angkutan dengan trailer yang ditarik traktor milik Pabrik Gula sendiri.
b. Angkutan dengan truk pihak ketiga dengan upah/ongkos angkut yang dihitung atas
dasar berat tebu yang diangkut.
c. Angkutan dengan truk pihak ketiga yang disewa dengan sistem sewa harian.
3. Pemilik truk pihak ketiga dalam hal ini bisa perorangan, koperasi, atau Badan Usaha sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) ataupun bukan PKP.
4. Truk yang dipergunakan sebagai angkutan tersebut biasanya dengan plat nomor hitam.
Atas permasalahan tersebut PTP Nusantara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan pengertian angkutan umum di darat, di laut, di sungai dan di
danau ?
2. Apakah jasa angkutan tebu sebagaimana butir I.2. di atas merupakan kategori jasa yang
tidak dikenakan PPN sesuai bunyi pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 ?
3. Apakah jasa angkutan tebu sebagaimana butir I.2. di atas merupakan kategori jasa yang
tidak dikenakan Pajak Penghasilan sesuai bunyi SE-08/PJ.313/1995 ?
II. Pajak Pertambahan Nilai.
1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (UU PPN) jis Pasal 9 angka 9 dan Pasal 18 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999 diatur bahwa jasa di bidang angkutan umum
di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh
swasta adalah salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
2. Dalam angka 6.1.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.51/1995 tanggal
21 Maret 1995 tentang Pengenaan PPn BM Atas Kendaraan Bermotor seri PPN 10-95 antara
lain ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan angkutan umum adalah kendaraan
angkutan umum dalam trayek dan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek sepanjang
menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning.
3. Dalam butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-51/PJ.51/1995 tanggal
16 Oktober 1995 tentang Pengenaan PPN/PPnBM atas Kendaraan Bermotor (penyempurnaan
I atas SE seri PPN 10-95) antara lain ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan
angkutan umum, yaitu kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan
orang dan atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan
cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat
dasar nomor polisi dengan warna kuning.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan surat Direktur
Keuangan PTP Nusantara dengan ini ditegaskan bahwa :
4.1. Mengacu kepada batasan jasa angkutan umum di darat sebagaimana dimaksud pada
butir 2 dan butir 3 dan memperhatikan kegiatan usaha jasa angkutan di laut,
di sungai dan di danau pada umumnya, maka pengertian jasa angkutan di darat,
di laut, di sungai dan di danau adalah sebagai berikut :
a. Angkutan umum di darat adalah kendaraan bermotor dan atau alat angkutan
darat lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan
atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain
dengan cara persewaan atau cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu,
baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat
dasar nomor polisi dengan warna kuning.
b. Angkutan umum di laut adalah kapal laut dan atau alat angkutan laut lainnya
yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan atau barang
yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara
persewaan atau cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam
trayek maupun tidak dalam trayek.
c. Angkutan umum di sungai adalah kapal sedang atau kecil (boat/tongkang),
perahu tradisional dan atau alat angkutan sungai lainnya yang dipergunakan
untuk kegiatan pengangkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk
umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan atau cara lain
yang dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam trayek maupun tidak dalam
trayek.
d. Angkutan umum di danau adalah kapal sedang atau kecil (boat), perahu
tradisional dan atau alat angkutan danau lainnya yang dipergunakan untuk
kegiatan pengangkutan orang dan atau barang yang disediakan untuk umum
dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan atau cara lain yang
dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam trayek maupun tidak dalam
trayek.
4.2. Perlakuan PPN atas jasa pengangkutan tebu yang diserahkan kepada PTP Nusantara
sebagaimana tersebut pada butir 1.2. adalah sebagai berikut :
a. Apabila jasa pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik dengan menggunakan
kendaraan trailer yang ditarik traktor milik Perusahaan Gula sendiri,
meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan pengangkutan barang
yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, namun karena tidak
adanya penyerahan jasa (trailer dan traktor milik sendiri) maka kegiatan
tersebut termasuk jasa angkutan umum di darat yang tidak dikenakan PPN.
(vide Butir I.2 huruf a)
b. Apabila jasa pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik dengan kendaraan truk
berplat dasar nomor polisi warna hitam yang dimiliki oleh pihak III
(perorangan, koperasi, Badan Usaha) sesuai dengan kontrak/perjanjian
angkutan yang dibayar berdasar berat tebu yang diangkut, maka kegiatan
tersebut tidak termasuk sebagai jasa angkutan umum di darat dan atas
penyerahan jasa angkutan tebu tersebut dikenakan PPN. (vide Butir I.2
huruf b)
c. Apabila kegiatan pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik dengan
menggunakan truk baik itu berplat dasar nomor polisi warna hitam maupun
kuning yang dimiliki oleh pihak III (perorangan, koperasi, Badan Usaha) yang
dilakukan berdasarkan sewa untuk jangka waktu tertentu baik secara harian,
mingguan maupun bulanan berdasar perjanjian tertulis atau tidak tertulis,
maka kegiatan tersebut termasuk jasa persewaan alat angkutan darat yang
dikenakan PPN (vide Butir I.2. huruf c).
III. Pajak Penghasilan
1. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994
antara lain diatur atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan
atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib
Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan
sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan neto.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.313/1995 tanggal
10 Juli 1995 antara lain ditegaskan bahwa :
- Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan obyek pemotongan PPh
Pasal 23, adalah sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi, truk,
mobil derek dan taksi milik perusahaan/orang pribadi yang disewa atau dicharter
untuk jangka waktu tertentu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasar
suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum
dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi, yang ditunjuk sebagai
pemotong PPh Pasal 23, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat
menggunakan kendaraan umum yang bersangkutan.
- Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan obyek pemotongan PPh
Pasal 23, adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang
mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/
perjanjian angkutan yang dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat
barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata
-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada
waktunya.
3. Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa angkutan kendaraan perusahaan yang mengangkut tebu dari kebun ke pabrik
dengan kendaraan berplat kuning sesuai dengan kontrak/perjanjian angkutan yang
dibayar berdasar banyak atau volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan
dimana kontrak tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut
tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya, maka kegiatan tersebut termasuk
sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
b. Apabila kegiatan pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik dilakukan berdasarkan
sewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan
maupun bulanan berdasar suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik
kendaraan dengan PTP Nusantara dengan menggunakan kendaraan berplat kuning
yang mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menggunakan kendaraan
tersebut, maka kegiatan tersebut termasuk jasa persewaan alat angkutan darat dan
merupakan objek PPh Pasal 23.
c. Apabila kegiatan pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik dengan menggunakan
kendaraan berplat hitam, maka kegiatan tersebut termasuk sebagai jasa persewaan
alat angkutan darat dan merupakan objek PPh Pasal 23.
Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK
peraturan/0tkbpera/be1bc7997695495f756312886f566110.txt · Last modified: (external edit)