peraturan:0tkbpera:bd4828247647544af24a15ac79a1ef9f
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
28 April 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 375/PJ.51/2003
TENTANG
PENEGASAN ATAS BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menunjuk surat-surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Agustus 2002 hal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2002, Nomor XXX tanggal 29 Agustus 2002 hal PP No. 43 TAHUN 2002 Dan Laporan Nota Keuangan Dan RAPBN
Tahun 2003, dan Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2002 hal Tanggapan Tentang Surat GPMT, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat-surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa:
a. Saudara menyambut baik atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002
tanggal 23 Juli 2002, namun Saudara menyayangkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut
masih terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Masih terjadi penyimpangan arti PPN pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2002 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, dimana
pada Pasal 2 ayat (2) huruf c masih menetapkan penyerahan hasil peternakan/
perunggasan yang dilakukan oleh petani atau kelompok petani bebas dari pengenaan
PPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 sebagai perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, pada Pasal 1 ayat (1) huruf b, masih menyatakan
bahwa bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan merupakan
barang yang bersifat strategis yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan PPN, tetapi kenyataannya di lapangan dengan adanya surat dari Direktur
Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-459/PJ.51/2002
tanggal 16 Mei 2002, bahan baku yang termasuk feed supplement dan feed additive
seperti vitamin, asam amino, mineral, dan lainnya dikenakan PPN.
Sedangkan menurut definisi Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri
Perindustrian Nomor XXX serta surat Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor
XXX tanggal 3 April 2002, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dinyatakan bahwa
berdasarkan perkembangan industri pakan selama ini, feed supplement dan feed additive
merupakan unsur-unsur bahan baku pakan.
b. Berdasarkan hal-hal tersebut Saudara mengemukakan sebagai berikut :
- Sehubungan dengan penyerahan hasil peternakan/perunggasan yang dilakukan oleh
petani atau kelompok petani bebas dari pengenaan PPN, mengusulkan agar PPN
hendaknya dikenakan atas barang (obyek) dan bukan pelaku yang menyerahkan
barang (subyek).
- Memohon penegasan kembali dari Direktur Jenderal Pajak bahwa bahan baku yang
termasuk feed supplement dan feed additive tidak dikenakan PPN.
c. Saudara juga memohon penjelasan atas berita media cetak yang menyatakan bahwa pada
Laporan Nota RAPBN Tahun 2003, barang Strategis termasuk makanan ternak dan bahan
bakunya akan dikenakan PPN.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002, diatur antara lain
bahwa atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa
makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas,
dan ikan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2001, diterbitkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.
4. Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 bahwa kemudahan
perpajakan yang diberikan bersifat sementara.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan sebagaimana diatur
lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor XXX tanggal 15 Desember 1994, diatur
antara lain bahwa:
a. Penggunaan obat hewan dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan hewan dan produksi
peternakan.
b. Obat hewan menurut tujuan pemakaian digunakan untuk:
- Menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit
hewan;
- Mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;
- Membantu menenangkan, memati-rasakan, etanasia, dan merangsang hewan;
- Menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;
- Memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;
- Memperbaiki reproduksi hewan.
c. Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik, dan premiks.
d. Sediaan premiks meliputi imbuhan makanan hewan (feed additive) dan pelengkap makanan
hewan (feed supplement) yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan.
e. Imbuhan makanan hewan (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat
pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan.
f. Pelengkap makanan hewan (feed supplement) adalah suatu zat yang secara alami sudah
terkandung dalam makanan hewan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian
bersama makanan hewan, misalnya vitamin, mineral dan asam amino.
6. Direktur Jenderal Pajak dalam surat Nomor S-1158/PJ.5/1989 tanggal 22 Agustus 1989 hal PPN atas
Feed Additive yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan, menyatakan bahwa obat-obatan/
Feed Additive tidak termasuk dalam pengertian bahan baku makanan ternak.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:
a. Perlu dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 mengatur tentang pemberian fasilitas
pembebasan PPN atas beberapa Barang Kena Pajak Tertentu yang dikategorikan bersifat
Strategis.
b. Dalam pemberian fasilitas pembebasan tersebut, ditetapkan batasan (definisi) Barang Kena
Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Khusus untuk barang hasil pertanian,
termasuk sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari
pengenaan PPN sepanjang diserahkan oleh petani. Hal tersebut dimaksudkan untuk
melindungi petani. Undang-undang PPN memungkinkan pembatasan subyek seperti misalnya
batasan Pengusaha Kecil yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.
c. Feed supplement dan feed additive tidak termasuk dalam pengertian bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan yang diberikan fasilitas pembebasan PPN,
karena termasuk dalam pengertian obat hewan.
d. Pemerintah memang merencanakan untuk mencabut fasilitas pembebasan PPN atas makanan
ternak dan bahan baku makanan ternak pada tahun 2003, namun rencana tersebut ditunda
karena termasuk dalam stimulus perpajakan yang diumumkan pada tanggal 9 Januari 2003
yang lalu.
Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/0tkbpera/bd4828247647544af24a15ac79a1ef9f.txt · Last modified: by 127.0.0.1