KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      20 Mei 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 177/PJ.43/2003

                            TENTANG

            PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/KMK.03/2002

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 10 Januari 2003 perihal Mohon Penjelasan dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Saudara mengajukan permohonan penjelasan mengenai:
    a.  Pengertian "pekerja" dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.03/2002;
    b.  Bentuk pelaporan untuk pekerja tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah.

2.  Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 TAHUN 2001 tentang Pajak Penghasilan Atas 
    Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah 
    Minimum Kabupaten/Kota beserta penjelasannya, diatur antara lain bahwa:
    a.  Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan 
        yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah 
        Minimum Kabupaten/Kota;
    b.  Besarnya PPh Pasal 21 tersebut dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas 
        Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena 
        Pajak;
    c.  Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2003.

3.  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.03/2002 tentang Pajak Penghasilan Atas 
    Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah 
    Minimum Kabupaten/Kota diatur antara lain bahwa:
    a.  Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan 
        sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota ditanggung oleh 
        Pemerintah;
    b.  Dalam hal penghasilan yang diterima oleh pekerja melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota, 
        maka Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan tersebut dihitung dan dibayar 
        berdasarkan ketentuan dalam PPh Pasal 21 Undang-undang Pajak penghasilan dan dengan 
        menerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Kena Pajak;
    c.  Besarnya penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir b diatas adalah 
        penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
    d.  Pengertian pekerja sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas adalah pegawai tidak tetap.

4.  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan Atas 
    Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah 
    Minimum Kabupaten/Kota diatur antara lain bahwa:
    a.  Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pekerja 
        dihitung dari penghasilan neto untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto untuk pegawai tidak 
        tetap, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menerapkan 
        tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan;
    b.  Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan atas 
        penghasilan sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/
        Kota setelah dikurangi dengan PTKP;
    c.  Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan pekerja adalah sebesar Pajak 
        Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dikurangi dengan 
        Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir b di 
        atas;
    d.  Pengertian pekerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        70/KMK.03/2003 ini yang mendapat fasilitas PPh-nya ditanggung Pemerintah adalah tenaga 
        kerja yang bekerja didalam lingkungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya 
        dari satu pemberi kerja yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit 
        organisasi atau perusahaan dan tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha, tidak 
        termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.
    e.  Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri 
        Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 TAHUN 2001 
        dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.03/2002 dinyatakan tidak berlaku.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa pengertian pekerja yang mendapat fasilitas 
    PPh-nya ditanggung Pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:
    a.  Pengertian "Pekerja" yang mendapat fasilitas PPh ditanggung Pemerintah berdasarkan Pada 
        Peraturan Pemerintah Nomor 72 TAHUN 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        42/KMK.03/2002 hanyalah pegawai tidak tetap. Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 
        1 Januari 2003;
    b.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan 
        Nomor 70/KMK.03/2003, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003, fasilitas PPh-nya yang 
        ditanggung Pemerintah diberikan kepada semua pekerja yang menerima upah hanya dari satu 
        pemberi kerja, dengan syarat:
        i.  Pekerja tersebut tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dalam unit 
            organisasi atau perusahaan;
        ii. tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha; dan
        iii.    tidak termasuk tenaga kerja asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.
    c.  Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri 
        keuangan Nomor 70/KMK.03/2003, terhadap pegawai tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah 
        pelaporannya tetap menggunakan formulir 1721-A1.

Demikian agar menjadi maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN