KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 315/KMK.01/2003

                        TENTANG

      PENUNJUKAN BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS 
       VERIFIKASI ATAS TAGIHAN IMBALAN JASA YANG DIAJUKAN SURVEYOR BERDASARKAN PERJANJIAN 
                      KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURVEYOR

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 tentang Pelimpahan 
    Wewenang Penanganan Dan Penandatanganan Surat-surat Yang Berhubungan Dengan Pelayanan 
    Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi dan Teknologi Keuangan, Badan Informasi Dan 
    Teknologi  Keuangan ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas tagihan imbalan jasa yang diajukan 
    Surveyor berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor;
b.  bahwa sehubungan dengan pengalihan kewenangan pelayanan ekspor kepada Direktorat Jenderal 
    Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 dicabut dengan Keputusan 
    Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.01/2003;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan Untuk 
    Melakukan Tugas Verifikasi Atas Tagihan Imbalan Jasa Yang Diajukan Surveyor Berdasarkan 
    Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Surveyor;

Mengingat :

1.  Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 200 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;  
2.  Keputusan Presiden Nomor 228/ M Tahun 2001;
3.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
    Keuangan;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.01/2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 88/KMK.013/2001 Tentang Pelimpahan Wewenang Penanganan Dan 
    Penandatanganan Keputusan Dan Surat-surat Yang Berhubungan Dengan Pemberian Pelayanan 
    Kemudahan Ekspor Kepada Kepala Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 
UNTUK MELAKUKAN TUGAS VERIFIKASI ATAS TAGIHAN IMBALAN JASA YANG DIAJUKAN SURVEYOR
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN SURVEYOR 


PERTAMA :

Menunjuk Badan Informasi Dan Teknologi Keuangan untuk menyelenggarakan verifikasi tagihan atas imbalan 
jasa yang diajukan surveyor berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan 
Surveyor.


KEDUA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO