KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               20 Agustus 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 829/PJ.52/2003

                            TENTANG

                     PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 21 Juli 2003 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka kompetisi Liga Bola Basket 
    Indonesia (IBL), PB. ABC telah menjalin kerjasama dengan pihak XYZ dalam meliput kegiatan 
    tersebut. Demi keberhasilan program tersebut dan dalam upaya meningkatkan prestasi bola basket 
    nasional, Saudara mengajukan permohonan pembebasan PPN terhadap pembiayaan atas peliputan 
    kegiatan tersebut.

2.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
    a.  Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 
        8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
        Barang Mewah, antara lain mengatur bahwa:
        Pasal 4A ayat (3):
        Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:
        a.  jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
        b.  jasa di bidang pelayanan sosial;
        c.  jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
        d.  jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
        e.  jasa di bidang keagamaan;
        f.  jasa di bidang pendidikan;
        g.  jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
        h.  jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
        i.  jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
        j.  jasa di bidang tenaga kerja;
        k.  jasa di bidang perhotelan;
        l.  jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 
            secara umum.

    b.  Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak 
        Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur bahwa:

        Pasal 5 huruf h:
        Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa dibidang penyiaran 
        yang bukan bersifat iklan;

        Pasal 12:
        Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
        5 huruf h adalah jasa penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
        atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan 
        komersial.

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    ditegaskan bahwa atas peliputan kompetisi Liga Bola basket Indonesia tidak dikenakan PPN sepanjang 
    kegiatan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak 
    dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA