peraturan:0tkbpera:b569502f473b890f9fcfc45b8a227baa
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
20 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 557/PJ.52/2005
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA ALAM DAN TSUNAMI ACEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tertanggal 25 Mei 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
a. Perusahaan Saudara, PT. ABC telah turut memenuhi himbauan Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 609/PMK.03/2004 tertanggal 28 Desember 2004 untuk turut berpartisipasi
mengirimkan bantuan kepada korban gempa bumi dan Tsunami di Aceh dalam bentuk kain
kafan.
b. Dalam pelaksanaannya PT. ABC menemui kendala tentang keharusan wajib pajak untuk tetap
menyetorkan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas Barang Kena Pajak
yang disumbangkan, seperti yang tertuang dalam SE-04/PJ.51/2002 tertanggal 18 Februari
2002.
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Saudara memohon penegasan perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya atas penyerahan sumbangan Barang Kena Pajak ke
Provinsi Nanggroe Aceh
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (UU PPN 1984), antara lain mengatur bahwa:
a.1. Pasal 1 angka 17; Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
a.2. Pasal 1A ayat (1) huruf d; Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena
Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena
Pajak;
a.3. Pasal 4 huruf b; Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000
tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/KMK.03/2002 mengatur bahwa,
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut : untuk pemberian
cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian
setelah dikurangi laba kotor.
c. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam dan
Sumatera Utara mengatur bahwa, Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka
bantuan kemanusiaan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang
terjadi pada bulan Desember 2004 dapat dibiayakan.
d. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/PMK.04/2004 tentang
Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran
Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Sumatera Utara mengatur bahwa, Sumbangan yang berupa hasil produksi
PKB merangkap PDKB serta Pengusaha Penerima Fasilitas KITE dalam rangka bantuan
bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada
bulan Desember 2004 diberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam
Rangka Impor.
e. Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2005 tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tata
Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan
Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam dan
Sumatera Utara, antara lain mengatur bahwa:
e.1. Pasal 1 ayat (1); Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Di Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara, dapat dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan;
e.2. Pasal 1 ayat (2); Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang dan
/atau barang;
e.3. Pasal 1 ayat (3); Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dalam bentuk barang, biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai
buku fiskal barang tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa:
a. Dalam hal pabrik PT. ABC PDKB dan atau Pengusaha Penerima Fasilitas KITE, maka
penyerahan sumbangan ke Nanggroe Aceh Darussalam mendapat fasilitas tidak dipungut PPN.
b. Dalam hal pabrik PT ABC bukan merupakan PDKB dan atau Pengusaha Penerima Fasilitas
KITE, maka penyerahan sumbangan ke Nanggroe Aceh Darussalam termasuk dalam
pemberian/penyerahan cuma-cuma yang bukan merupakan kegiatan usaha. Atas penyerahan
tersebut terutang PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (Nilai Lain) sebesar Harga Jual setelah
dikurangi laba kotor.
c. Sumbangan dapat dibiayakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2005.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/b569502f473b890f9fcfc45b8a227baa.txt · Last modified: (external edit)