KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                31 Januari 1995 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 15/PJ.41/1995

                            TENTANG

           PPh PASAL 25 ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Desember 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
diberitahukan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan data yang Saudari berikan bahwa jual beli harta berupa tanah dan bangunan antara 
    Saudari dengan Tuan X belum dibuatkan akte jual beli atau akte pengalihan hak atas tanah dan 
    bangunan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), maka sesuai dengan ketentuan Peraturan 
    Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1994 apabila Saudari akan melakukan pengalihan hak dihadapan PPAT, 
    Pajak Penghasilannya harus dibayar dulu sebelum akte pengalihan hak ditanda tangani oleh PPAT.

2.  Tuan X pada keadaan per 1 Januari 1994 masih belum meninggal dunia dan baru meninggal dunia 
    pada tanggal 11 Juli 1994, sehingga kewajiban perpajakan Tuan X untuk tahun pajak 1994 masih 
    menjadi tanggungan ahli waris.

3.  Selanjutnya masalah bahwa Tuan X yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, hal ini masih perlu 
    penelitian dan pengesahan dari instansi yang berwenang.

4.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan 
    yang diterima atau diperoleh Tuan X merupakan Objek Pajak Penghasilan, sehingga dalam hal ini 
    tidak dapat diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan.

Demikian agar menjadi maklum.




A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN,

ttd.

Drs. ISMAEL MANAF