peraturan:0tkbpera:b0a4fed42fc9723fc5ef166da6e25614
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Maret 2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 01/PJ.7/2006
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 10/PJ.7/2004
tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, dan adanya perubahan pendekatan
pemeriksaan, perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan peningkatan hasil guna pemeriksaaan,
maka untuk tertib administrasi dengan ini disampaikan kebijakan umum pemeriksaan pajak sebagai berikut :
I. Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
1. Pemeriksaan lengkap (PL)
a. PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak saat Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang
paling lama menjadi 8 (delapan) bulan;
b. PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur Pemeriksaan, Penyidikan
dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus diselesaiakan dengan memperhatikan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.
2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
a. PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak saat Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang
paling lama menjadi 2 (dua) bulan;
b. PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus diselesaikan
dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam instruksi.
3. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)
PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung sejak saat Surat
Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama
menjadi 6 (enam) minggu.
4. Pemeriksaan dengan Korespondensi
Pemeriksaan dengan Korespondensi harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat)
minggu, terhitung sejak saat Surat Permintaan Keterangan dalam rangka Pemeriksaan dan
Korespondensi dikirimkan kepada Wajib Pajak dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6
(enam) minggu.
5. jangka waktu tersebut tidak dapat diubah meskipun terjadi pergantian Tim Pemeriksaan
Pajak.
6. Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan diajukan oleh :
a. Kepala KPP atau Karikpa atau Ketua Kelompok pada Kelompok Fungsional Kanwil DJP
kepada Kepala Kanwil DJP atasannya;
b. Ketua Kelompok pada Kelompok Fungsional KPDJP kepada Direktur P4.
dengan menggunakan formulir Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian
Pemeriksaan seperti pada Lampiran 1 dan disertai Laporan Kemajuan Pemeriksaan.
7. Berdasarkan permintaan dari Kepala UP3, Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 dapat
memperpanjang jangk waktu penyelesaian Pemeriksaan sepanjang diajukan sebelum jangka
waktu penyelesaian pemeriksaan terakhir.
8. Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Instruksi Direkter P4, Surat
Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan diajukan oleh Kepala UP3
kepada Direktur P4.
9. Perpanjangan dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan untuk PL atau 1 (satu) bulan untuk
PSL atau 2 (dua) minggu untuk PSK dan Pemeriksaan dengan Korespondensi, kecuali terdapat
indikasi transper pricing, dengan menggunakan Formulir Surat Persetujuan atau Penolakan
Perpanjangan Jangka waktu Penyelesaian Pemeriksaan seperti pada Lampiran 2.
10. Apabila terdapat indikasi transfer pricing, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang
paling lama menjadi 2 (dua) tahun.
11. Kepala Kanwil DJP harus mengawasi jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan
UP3 bawahannya melalui Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP) dan
melakukan pembinaan kepada Kepala UP3 yang melewati jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan.
12. Apabila jangka waktu maksimal terlampaui, Kepala UP3 harus menentukan tindak lanjut
pemeriksaan, baik dengan cara membuat laporan pemeriksaan sumir, penerbitan skp sesuai
data atau ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat indikasi tindak pidana
di bidang perpajakan, dan terhadap pemeriksa dilakukan pembinaan.
II. Perluasan Pemeriksaan
1. Pemeriksaan diperluas dalam hal :
a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tahun-tahun pajak
sebelumnya menyatakan rugi tetapi belum dilakukan pemeriksaan;
b. sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur P4.
2. Perluasan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV butir 1 huruf a
dilaksanakan setelah Kepala Kanwil DJP memberikan penugasan pemeriksaan rutin dan
melakukan otorisasi penerbitan LP2 kepada Kepala UP3 berdasarkan pemberitahuan tentang
adanya SPT Tahunan PPh rugi tidak lebih bayar.
3. Pemberitahuan perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV butir 1
huruf a dilakukan oleh Kepala UP3 yang melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak lainnya
kepada Kepala Kanwil DJP atasannya dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi seperti pada Lampiran 3.
4. Kode pemeriksaan atas perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV
butir 1 huruf a menggunakan kode pemeriksaan SPT Tahunan PPh rugi tidak lebih bayar.
5. Usul perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV butir 1 huruf b
dapat disampaikan kepala UP3 dengan mengikuti prosedur tata cara pemeriksaan khusus.
6. Instruksi/ Persetujuan perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV
butir 1 huruf b diberikan apabila terdapat data untuk tahun atau tahun-tahun sebelum atau
sesudah pemeriksaan.
III. Pemeriksaan Ulang
1. Pemeriksaan Ulang dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
dalam hal:
a. terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan
penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan;
atau
b. Wajib Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pemeriksaan Ulang termasuk dalam jenis pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti
permulaan dan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.
3. Pemeriksaan Ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak, beberapa jenis pajak atau satu jenis
pajak walaupun data baru atau data yang belum terungkap atau data lain hanya mencakup
jenis-jenis pajak tertentu saja.
4. Setiap pengajuan usul untuk Melakukan Pemeriksaan Ulang harus disertai dengan alasan yang
jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukung serta ringkasan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan untuk tahun lalu atau masa pajak yang sama, dengan menggunakan formulir seperti
pada Lampiran 4 dan Lampiran 4.1
5. Berdasarkan usul Kepala KPP atau Karikpa atau usul dari Kepala Kanwil DJP sendiri, Kepala
Kanwil DJP dapat mengajukan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang kepada Direktur P4.
6. Usul Pemeriksaan Ulang yang diajukan oleh Kepala Kanwil DJP dapat diteruskan kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk mendapat persetujuan dengan menggunakan formulir seperti
pada Lampiran 5.
7. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan instruksi
untuk melakukan Pemeriksaan Ulang dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 5.
8. Dalam hal-hal tertentu, pemberian instruksi melakukan pemeriksaan ulang dapat dilimpahkan
wewenangnya kepada Direktur P4 atau Kepala Kantor Wilayah DJP.
9. Pemberian Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir (closing conference)
baru dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan tersebut ditelaah dan disetujui oleh Direktur
P4.
IV. Pengalihan/Pembatalan Pemeriksaan
1. Pengalihan/pembatalan pemeriksaan dapat dilakukan oleh :
a. Direktur P4 untuk pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan persetujuan/instruksi
Direktur P4;
b. Kepala Kantor Wilayah DJP untuk pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan
persetujuan/instruksi Kepala Kantor Wilayah DJP.
2. Pengalihan/pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan
melalui SIMPP setelah ada surat pengalihan/pembatalan pemeriksaan dari Direktur P4 atau
Kepala Kantor Wilayah DJP.
3. Pengalihan UP3 hanya dapat dilakukan apabila surat pemberitahuan pemeriksaan pajak belum
disampaikan kepada Wajib Pajak atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan/surat
permintaan keterangan belum dikirimkan kepada Wajib Pajak, kecuali apabila pengalihan UP3
dilakukan karena adanya reorganisasi dalam unit-unit di Direktorat Jenderal Pajak.
V. Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Berjalan
1. Pemeriksaan untuk tahun pajak berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun pajak berjalan tanpa perlu
dikaitkan dengan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, dan dapat dilakukan dalam hal :
a. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, penutupan usaha, atau
akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
b. Wajib Pajak Menyampaikan SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar;
c. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-undang PPh;
d. terdapat data mikro terkait dengan kewajiban pajak tahun pajak berjalan;
e. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, misalnya keuntungan selisih kurs
dari utang atau piutang dalam mata uang asing, keuntungan dari pengalihan harta
sepanjang bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok;
f. terjadi peningkatan pembayaran pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan
Pasal 21 tahun pajak sebelumnya yang cukup signifikan;
g. terdapat potensi PPh dan PPN/PPnBM pada sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh
Kepala Kantor Wilayah DJP;
h. terdapat data yang berasal dari pengaduan masyarakat sehubungan dengan
kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan;
i. Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
j. dilakukan tindakan penagihan melalui deliquency audit;
k. berdasarkan hal-hal lain sesuai instruksi Direktur P4.
2. Pemeriksaan untuk tahun pajak berjalan dilakukan melalui Pemeriksaan lapangan.
3. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan setelah Lembar Penugasan Pemeriksaan
(LP2) diotorisasi melalui SIMPP.
4. Apabila dikaitkan dengan pemeriksaan tahun sebelumnya maka prosedur pemeriksaan untuk
tahun pajak berjalan mengacu pada jenis pemeriksaan tahun sebelumnya, kecuali apabila
pemeriksaaan tahun sebelumnya adalah pemeriksaan kriteria seleksi maka prosedur
pemeriksaan tahun berjalan mengacu pada prosedur pemeriksaan rutin.
5. Khusus untuk jenis pajak PPh Pasal 25 dan atau PPh Pasal 21, masa pajak yang diperiksa
maksimal hanya sampai 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir dan harus diselesaikan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
6. Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak berjalan harus mencakup semua data perpajakan
yang diperoleh sampai dengan masa pajak terakhir yang diperiksa sesuai yang tercantum
dalam SP3, termasuk daftar harta/kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
VI. Pemeriksaan Lokasi
1. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi (WP lokasi) dilakukan apabila pabrik atau kegiatan
usaha dominan Wajib Pajak terdapat atau dilakukan di lokasi, dan apabila terdapat data atau
informasi perpajaka saat pemeriksaan Wajib Pajak Domisili (WP Domisili) untuk
dikonfirmasikan ke WP lokasi.
2. Permintaan pemeriksaan WP Lokasi oleh Kepala UP3 Domisili kepada Kepala UP3 Lokasi hanya
dapat dilakukan apabila pemeriksaan WP Domisili dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan.
3. Pemeriksa pada Direktorat P4, pemeriksa pada UP3 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak
Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dapat melakukan pemeriksaan lokasi sendiri atau
meminta UP3 Lokasi melakukan pemeriksaan WP Lokasi. Dalam hal pemeriksaan dilakukan
sendiri, maka pemberitahuan melakukan pemeriksaan lokasi harus dikirimkan ke KPP Lokasi
agar terhadap Wajib Pajak dimaksud tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Penerbitan SP3 atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan
Pemeriksaan dari Kepala UP3 Wajib Pajak Domisili dengan menggunakan Surat Permintaan
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sesuai dengan formulir pada Lampiran 6.
5. Dalam hal WP Lokasi telah selesai diperiksa, maka Kepala UP3 Lokasi harus mengirimkan
fotokopi LPP sebagai tindak lanjut permintaan pemeriksaan WP Lokasi dari Kepala UP3
Domisili.
6. Dalam hal WP Lokasi sedang dilakukan pemeriksaan atau SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau
SPT Masa PPN Wajib Pajak Lokasi menyatakan Lebih bayar, maka pemeriksaan diselesaikan
oleh Kepala UP3 Lokasi dan fotokopi LPP harus dikirimkan kepada Kepala UP3 Domisili untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
7. Dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi maka LPP WP Domisili harus
mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi, kecuali apabila;
a. SPT Tahunan WP Domisili menunjukan Lebih Bayar dan akan segera jatuh tempo;
b. WP Lokasi dalam kondisi force majeur, misalnya kebakaran atau kebanjiran.
8. Apabila UP3 Domisili menerima LPP WP Lokasi yang datanya belum diperhitungkan dalam LPP
WP Domisili namun pemeriksaan WP Domisili telah selesai maka data yang belum
diperhitungkan dalam LPP WP Domisili namun pemeriksaan WP Domisili telah selesai maka
data yang belum diperhitungkan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
VII. Ketentuan Lain-lain
1. Kepala Kantor Wilayah DJP harus mengawasi pelaksanaan pemeriksaan baik secara
administratif maupun prosedural termasuk memastikan hasil pemeriksaan telah direkam dalam
SIMPP.
2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh KP4 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.7/2002 tanggal 15 Juli 2002 maka penerbitan SP3,
administrasi dan pengawasan pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KPP atasannya.
3. Dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak, pemeriksaan oleh KPP yang belum menerapkan
sistem administrasi perpajakan modern agar dilakukan secara terkoordinasi antar seksi untuk
semua jenis pajak.
4. Terhadap Wajib Pajak yang SPT Tahunan PPhnya selama 3 (tiga) tahun atau lebih telah
diperiksa secara terus menerus, tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak
berikutnya kecuali memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-04/PJ.7/2004 tanggal 31 Mei 2004.
5. Berkas Wajib Pajak dan Berkas Data yang dipinjam oleh UP3 dari KPP meliputi masa 3 (tiga)
tahun terakhir (termasuk tahun pajak yang diperiksa) dan jangka waktu pengiriman berkas
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peminjaman Berkas Wajib Pajak
dan Surat Peminjaman Berkas Data.
6. Pemeriksaan Pajak harus melakukan penelitian atas Kebenaran KLU yang tercantum pada SPT
Tahunan PPh, dan hasil penelitian tersebut harus dilampirkan pada LPP. Apabila ditemukan
ketidaksesuaian KLU maka selain melampirkan dalam LPP, Pemeriksaan Pajak juga harus
mengirimkan hasil penelitian KLU kepada Kepala KPP yang bersangkutan u.p. Kepala Seksi
TUP/ Pelayanan sebelum KPP dibuat, dengan menggunakan formulir Laporan Penelitian KLU
seperti contoh pada Lampiran 7 dan Lampiran 7.1.
7. Semua hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis.
8. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan Pemeriksaan harus
ditandatangani Kepala UP3 dan hanya disampaikan/dikirimkan satu kali melalui kurir atau
Pemeriksa Pajak, untuk daerah-daerah tertentu yang penyampaian dengan kurir atau
Pemeriksa Pajak dianggap tidak efisien maka dikirimkan faksimili atau pos tercatat.
9. Perubahan koreksi hasil pemeriksaan yang tercantum pada SPHP hanya dapat dilakukan
apabila Wajib Pajak memberikan tanggapan secara tertulis yang didukung bukti-bukti yang
akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
10. Apabila masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan dengan tanggapan
Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar perbedaan tersebut dibahas
oleh Tim Pembahas dan hasilnya digunakan sebagai bahan pembahasan akhir antara tim
pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
11. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pengiriman LPP dan Nota Penghitungan
Pajak (NPP) bersama-sama dengan berkas Wajib Pajak dan berkas data kepada Kepala KPP/
Kepala Seksi TUP/Pelayanan paling lama 3 (tiga) hari setelah Pembahasan Akhir atau
diterimanya Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan.
12. Setiap pemeriksa berkewajiban mengupayakan secara sungguh-sungguh dan maksimal agar
surat ketetapan pajak (skp) yang terbit berdasarkan hasil pemeriksaan dibayar oleh wajib
pajak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak skp terbit dan
apabila dimungkinkan, wajib pajak dihimbau agar melakukan pembayaran sebelum skp terbit
dengan mekanisme Sesuai Pembahasan Akhir (SPA).
13. Untuk membantu pelaksanaan penagihan aktif, pemeriksaan pajak harus membuat Daftar
Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terutama yang berupa monetary assets
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-02/PJ.75/2002
tanggal 22 April 2002. Daftar harta tersebut selain dilampirkan dalam LPP juga harus
dikirimkan kepada Kepala KPP yang bersangkutan u.p. Kepala Seksi Penagihan sebelum LPP
dibuat.
14. Untuk membantu pencairan tunggakan PBB, maka Pemeriksaan Pajak menghimbau Wajib
Pajak untuk melunasi tunggakan PBB dan mengirimkan data berupa fotokopi ikhtisar hasil
pemeriksaan kepada KPP PBB terkait.
15. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding atas surat ketetapan pajak yang
timbul akibat pemeriksaan, Kepala KPP terkait harus mengirimkan fotokopi uraian keputusan
keberatan/putusan banding kepada Kepala UP3 yang melakukan pemeriksaan, sebagai bahan
analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan serta peningkatan kualitas
pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Analisis dan evaluasi tersebut harus dilaporkan secara
triwulanan kepada Kepala Kanwil DJP sebagai bahan pembinaan.
16. Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJP dapat melakukan peer review secara uji petik terhadap
semua LPP yang telah diselesaikan. Pedoman peer review merujuk pada Lampiran II Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.7/1999 tanggal 11 Agustus 1999 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-04/PJ.7/2004 tanggal 31 Mei 2004.
X. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor
SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, SE-03/PJ.7/2003 tanggal
14 Agustus 2003 tentang Sistem Pengawasan Administrasi Pemeriksaan Pajak (SAAP), dan
SE-05/PJ.7/2003 tanggal 26 September 2003 tentang Beberapa Penegasan Kebijakan Pemeriksaan
Pajak, dinyatakan tidak berlaku.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2006
Direktur Jenderal
ttd.
Hadi Poernomo
NIP 060027375
Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat jenderal Pajak
3. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
peraturan/0tkbpera/b0a4fed42fc9723fc5ef166da6e25614.txt · Last modified: (external edit)