KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       18 Agustus 2005 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 712/PJ.313/2005

                             TENTANG

    MOHON PENJELASAN MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
            YANG DIPEKERJAKAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juni 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
    a.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan 
        tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
    b.  Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai 
        pegawai pada KPK;
    c.  Sebagian besar pegawai KPK adalah pegawai negeri yang berasal dari berbagai instansi 
        pemerintah dengan status dipekerjakan;
    d.  Sistem pembayaran gaji pegawai KPK yang berstatus pegawai negeri dilakukan sebagai 
        berikut : Penghasilan di KPK - Penghasilan instansi asal = Yang dibayarkan di KPK;
    e.  Penggajian pegawai pada KPK bersumber dari APBN;
    f.  Saudara memohon penjelasan dan penegasan tentang pemotongan dan pemungutan pajak 
        penghasilan kepada pegawai-pegawai yang dipekerjakan pada KPK tersebut.

2.  Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU 
    PPh), antara lain diatur bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan 
    sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
    diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja 
    yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
    dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

3.  Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk 
    Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 
    Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, antara lain diatur bahwa:
    a.  Pasal 5 ayat (1), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima 
        atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk 
        honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 
        lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, 
        tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan 
        pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang 
        dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
    b.  Pasal 15, tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan
        bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat 
        Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari 
        Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri 
        Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke 
        bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut:
    a.  Pembayaran gaji pegawai KPK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/
        POLRI (yang dibayarkan di KPK) termasuk dalam pengertian penghasilan bruto berupa 
        honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun;
    b.  Atas penghasilan bruto yang dibayarkan oleh KPK kepada PNS dan anggota TNI/POLRI yang 
        diperbantukan di KPK yang sumber dananya berasal dari APBN, terutang dan dipotong Pajak 
        Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final, kecuali yang 
        dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu 
        Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah;
    c.  Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas yang diterima oleh PNS 
        golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah 
        atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah, penghasilan tersebut tetap merupakan 
        penghasilan yang terutang PPh bagi PNS dan anggota TNI/POLRI yang menerimanya dan 
        harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi PNS dan anggota TNI/POLRI yang 
        bersangkutan.

Demikian penegasan kami harap maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd.

HERRY SUMARDJITO