peraturan:0tkbpera:aba49b6369ec3a9497c9c54696f6a3fd
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 November 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 970/PJ.53/2004
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS AIRPORT JASA PENGURUSAN DOKUMEN TENAGA KERJA ASING
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor 010/DP/K/IX/2004 tanggal 06 September 2004 hal Permohonan
Penjelasan tentang PKP, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa :
a. PT ABC bergerak di bidang usaha pengurusan dokumen tenaga kerja asing (TKA) yang
bekerja di Indonesia.
b. Jasa pengurusan dokumen yang diserahkan oleh PT ABC antara lain berupa:
- Ijin Tinggal TKA dari Imigrasi;
- Ijin Kerja TKA dari Departemen Tenaga Kerja;
- Surat Keterangan Lapor Diri dari Mabes Polri;
- Surat Tanda Melapor dari Polres;
- Surat Keterangan Penduduk Sementara dari Pemerintah DKI;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal dari kelurahan setempat.
c. Saudara meminta penjelasan apakah jasa-jasa yang diserahkan oleh PT ABC tersebut
merupakan Jasa Kena Pajak dan karenanya PT ABC harus dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan
pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
d. Pasal 1 angka 14 antara lain menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.
e. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
f. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
g. Pasal 3A ayat (2) menyatakan bahwa Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
h. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
i. Pasal 4A ayat (3) menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
namun jasa pengurusan dokumen tenaga kerja asing tidak termasuk di antara yang
ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/
KMK.03/2003, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 menyatakan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah
peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
b. Pasal 2 menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Pasal 3 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak
berlaku apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan, butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini ditegaskan kembali bahwa :
a. Jasa pengurusan dokumen tenaga kerja asing yang dilakukan oleh PT ABC merupakan Jasa
Kena Pajak.
b. Dalam hal jumlah penerimaan bruto PT ABC selama satu tahun buku lebih dari Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka PT ABC wajib melaporkan usahanya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha PT ABC, untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Sebaliknya, dalam hal jumlah penerimaan bruto PTABC selama satu tahun buku tidak lebih
dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka PT ABC merupakan Pengusaha Kecil
sehingga tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kecuali PT ABC memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n, Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman.
peraturan/0tkbpera/aba49b6369ec3a9497c9c54696f6a3fd.txt · Last modified: (external edit)