peraturan:0tkbpera:ab96c631d50e81c5f961bcbf25e49475
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Maret 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 248/PJ.344/2006
TENTANG
TANGGAPAN MENGENAI DRAFT PARTNERSHIP LOAN AGREEMENT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 13 Maret 2006 perihal Permintaan Tanggapan atas
Klausul Perpajakan pada Draft Partnership Loan Agreement (PLA) Australia Indonesia Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD) antara Pemerintah Australia dan Indonesia, dengan ini kami
sampaikan hal-hal berikut :
1. Pada surat tersebut Saudara melampirkan draft Partnership Loan Agreement (PLA) AIPRD antara
Pemerintah Australia dan Indonesia untuk dimintakan tanggapannya oleh kami atas pasal/ketentuan
yang mengatur masalah perpajakan.
2. Isi Draft Partnership Loan Agreement dalam rangka Australia Indonesia Partnership for Reconstruction
and Development (AIPRD) yang berkaitan dengan perpajakan adalah sebagaimana tercantum pada :
a. Pada Partnership Loan Agreement Pasal 11 huruf 11.1, 11.2 dan 11.3 (halaman 10) dengan
bunyi naskah sebagai berikut :
11.1. This Agreement and all Project Loan Agreement shall be free from any taxes levied
by, or in the territory of the Republic of Indonesia, in connection with their execution,
delivery or registration.
11.2. All Project Loan Payments shall be paid without restrictions of any kind imposed by,
or in the territory of, the Republic of Indonesia, and without deduction for, and free
from, any Taxes levied by, or in the territory of, the Republic of Indonesia.
11.3. Nothing this Agreement operates in any way so as to exempt a third party who is not
a party to this Agreement from any obligation to pay any Taxes arising from the
implementation of any Project Loan Agreement.
b. Pada Schedule 2 Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development,
General Conditions for Project Loans, pada Section 2.06 Financing Taxes from the proceeds of
Project Loans (halaman 3) dengan bunyi naskah sebagai berikut :
A proportion of a Withdrawal my be used to pay for reasonable Taxes levied by, or in the
territory of, the Republic of Indonesia on or in respect of Eligible Expenses, or on their
importation, manufacture, procurement or supply, if permitted by the Project Loan Agreement.
To that end, if the Commonwealth at any time determines that the amount of any such Tax is
excessive, or that such Tax is discriminatory or otherwise unreasonable, the Commonwealth
may, by notice to the Republic of Indonesia, adjust the percentage of such Eligible Expenses
to be financed out of the proceeds of the Project Loan specified in the project Loan Agreement,
as required to ensure that all Taxes paid from the proceeds of the project Loan are reasonable
and acceptable to the Commonwealth.
c. Pada Schedule 3 Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development,
Definitions, pada angka 38 (halaman 5) dengan bunyi naskah sebagai berikut :
"Taxes" Includes imposts, levies, fees and duties of any nature, whether in effect at the date
of the Project Loan Agreement or imposed after that date (in accordance with the applicable
tax laws and regulations of Indonesia in force from time to time).
3. Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain apabila
terdapat ketentuan yang mengatur masalah perpajakan, maka hendaknya dibuat sesuai dengan
undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, sesuai surat kami terdahulu, yaitu
XXX tanggal 20 Pebruari 2006.
4. Berdasarkan draft terbaru Partnership Loan Agreement dalam rangka Australia Indonesia Partnership
for Reconstruction and Development (AIPRD) untuk pasal-pasal yang mengatur masalah perpajakan
sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, tanggapan dan masukan kami adalah sebagai berikut :
a. Untuk Partnership Loan Agreement Pasal 11 huruf 11.1, 11.2 dan 11.3 (halaman 10), masukan
kami adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan usulan kami pada surat kami sebelumnya, usulan kami ialah dengan
menghapuskan Pasal 11 huruf 11.1, 11.2, 11.3 dan menggantinya dengan Pasal 11 dengan
bunyi redaksional sebagai berikut :
11. The exemption and relief from taxes shall be in accordance with the applicable tax
laws and regulations of Indonesia which in force from time to time
b. Untuk Schedule 2 Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development,
General Conditions for Project Loans, pada Section 2.06 Financing Taxes from the Proceeds of
Project Loans, perlu kami sampaikan bahwa meskipun hal tersebut memuat masalah
perpajakan, akan tetapi kebijakan untuk mengatur pembayaran pajak yang timbul atas
pinjaman tersebut yang dananya diambilkan dari pinjaman tersebut bukan merupakan
kewenangan pihak kami. Dengan demikian, kami tidak dapat memberikan pendapat atas
naskah draft pada Section 2.06 tersebut.
c. Untuk Schedule 3 Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development,
Definitions, pada angka (38), kami berpendapat hendaknya menghilangkan rumusan
(in accordance with the applicable tax laws and regulations of Indonesia in force from time to
time). Hal ini mengingat bahwa rumusan untuk pembebasan pengenaan pajak sudah
ditampung pada Pasal 11 sebagaimana tercantum pada poin 4 (a) di atas. Sebagai tambahan
informasi perlu kami sampaikan bahwa instansi kami hanya berwenang mengatur masalah
perpajakan, sedangkan masalah bea masuk (duty) merupakan kewenangan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan Saudara.
DIREKTUR,
ttd
HERRY SUMARDJITO
peraturan/0tkbpera/ab96c631d50e81c5f961bcbf25e49475.txt · Last modified: (external edit)