peraturan:0tkbpera:ab1a4d0dd4d48a2ba1077c4494791306
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 722/PJ./2001
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak mengatur mengenai pemeriksaan
lapangan;
b. bahwa untuk dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib
Pajak yang dapat meliputi kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat
lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat
lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak, baik untuk tahun
berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai
tujuan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak atau
jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan
dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka
mencapai tujuan pemeriksaan.
4. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis
dan tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya.
6. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang diduga
digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan atau benda-benda lain yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dengan
tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.
7. Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak adalah kepala unit Direktorat Jenderal Pajak yang
berwenang melakukan pemeriksaan.
8. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah seorang Pemeriksa Pajak.
9. Tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen adalah tempat yang
diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan atau yang
diselenggarakan oleh pihak lain.
10. Hasil pengolahan data elektronik adalah data yang sifat dan bentuknya elektronik, yang dihasilkan
oleh komputer dan atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk,
tape backup, hard disk, atau media penyimpanan lainnya dan atau data yang masih berada dalam
suatu jaringan elektronik.
11. Tenaga Ahli adalah seorang atau lebih yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan.
12. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang
diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
13. Tim Pembahas adalah tim yang bertugas untuk membahas perbedaan yang signifikan antara temuan
pemeriksaan lapangan dan tanggapan Wajib Pajak, yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak.
BAB II
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pasal 2
(1) Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu Tim
Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
(2) Tim Pemeriksa Pajak dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua
tim, dan seorang atau lebih anggota.
(3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Kartu Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
(4) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 3
(1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dapat diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam
Tahun Pajak yang sama atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap 1 (satu) Wajib Pajak.
(2) Apabila karena sesuatu hal Susunan Tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak tidak perlu memperbaharui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tetapi harus
menerbitkan Surat Tugas kepada Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.
(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
(4) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Tugas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 4
(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat diterbitkan untuk Masa atau Tahun Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
(2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak
dikirim bersamaan dengan Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak, Surat Peminjaman/
Pengembalian Berkas Wajib Pajak, dan Daftar Tunggakan Pajak.
(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan untuk Wajib Pajak disampaikan pada
saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan.
(4) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, Surat Permohonan Peminjaman Berkas Wajib Pajak, Surat Peminjaman/
Pengembalian Berkas Wajib Pajak, Daftar Tunggakan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan untuk Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6,
Lampiran 7, dan Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 5
(1) Kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka
pemeriksaan lapangan dapat dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, ditempat Wajib
Pajak, atau ditempat selain tempat Wajib Pajak.
(2) Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu.
(3) Terhadap kegiatan tertentu Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dapat memerintahkan
Pemeriksa Pajak untuk bertugas di luar jam kerja.
Pasal 6
(1) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, Wajib Pajak atau
Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat dan menandatangani
Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak.
(3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta Pegawai yang ada untuk mewakili Wajib Pajak dan
mendampingi Pemeriksa Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
(4) Apabila menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, Pegawai Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran
Pemeriksaan Pajak.
(5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pemeriksa Pajak harus
membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan
selanjutnya dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan-ruangan tertentu.
(6) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka
penyidikan.
(7) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak; Surat
Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak; dan Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan Pajak/Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak masing-masing
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 9, Lampiran 10, dan Lampiran 11 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
Pasal 7
Penyegelan dilakukan apabila:
a. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dipandang perlu, termasuk tempat pengolahan data elektronik, atau
menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
b. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki
ruangan tempat penyimpanan catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang
diselenggarakan oleh perusahaan penyimpan arsip atau dokumen atau menolak memberi bantuan
guna kelancaran pemeriksaan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan dan Pegawai
Wajib Pajak yang diminta untuk mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan atau
d. Pemeriksa Pajak memerlukan upaya pengamanan dokumen sebelum pemeriksaan ditunda.
Pasal 8
(1) Wajib Pajak yang diperiksa harus meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang
pajak.
(2) Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dan ditemukan pada saat
pelaksanaan pemeriksaan lapangan di tempat Wajib Pajak dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa
Pajak membuat Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
(3) Atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang belum dipinjam pada saat pelaksanaan
pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat Surat
Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang belum ditemukan/diperoleh.
(4) Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam harus diserahkan kepada
Pemeriksa Pajak paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan
Dokumen diterima oleh Wajib Pajak.
(5) Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam dapat berupa fotokopi dan atau
hasil pengolahan data elektronik, dengan ketentuan Wajib Pajak yang diperiksa membuat Surat
Pernyataan bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada
Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
(6) Setiap penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dari Wajib Pajak berkaitan
dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana
dimaksud dalam dalam ayat (3), baik yang diserahkan sebagian atau secara bertahap atau
seluruhnya, Pemeriksa membuat Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
(7) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa seluruh buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen sudah diserahkan, Pemeriksa membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku,
Catatan dan Dokumen.
(8) Dalam hal buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen perlu dilindungi kerahasiaannya,
atau jumlah buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk
dibawa ke Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar pelaksanaan pemeriksaan lapangan dapat
dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
(9) Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket, compact disk, tape backup,
hard disk atau media penyimpanan lainnya yang tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, dapat
dimintakan bantuan Tenaga Ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya
sehingga data dimaksud dapat diperiksa dengan membuat Surat Permintaan Tenaga Ahli.
(10) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan
Dokumen; Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; Surat Pernyataan Wajib
Pajak; Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen/Berita Acara
Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen; dan Surat Permintaan Tenaga
Ahli, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 12, Lampiran 13, Lampiran 14,
Lampiran 15, dan Lampiran 16 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 9
(1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dikirim Surat Peringatan I pada
hari kerja berikutnya setelah batas waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen terlampaui.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan I terlewati dan Wajib Pajak
masih belum juga menyerahkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diminta,
kepada Wajib Pajak dikirim Surat Peringatan II pada hari kerja berikutnya.
(3) Jangka waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dalam setiap Surat
Peringatan adalah selama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dikirimnya masing-masing Surat Peringatan.
(4) Setiap Surat Peringatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak selalu dilampiri dengan Daftar Buku,
Catatan, dan Dokumen yang Dipinjam yang berisi perincian buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen yang belum dipinjamkan.
(5) Apabila jangka waktu penyerahan Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana ditentukan dalam Surat
Peringatan I dan Peringatan II telah terlewati dan Wajib Pajak tidak memenuhi, Pemeriksa Pajak harus
membuat Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
(6) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Peringatan I/Peringatan II sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 10
(1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih terinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak dapat memanggil Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan I/Panggilan
II sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 18 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Keterangan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
apabila dipandang perlu dapat dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 19 Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.
Pasal 11
(1) Melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan atau
bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 TAHUN 2000, secara tertulis menggunakan formulir Surat Permintaan Keterangan/
Bukti.
(2) Pihak Ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat
permintaan keterangan/bukti.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3) tidak dipenuhi, Pemeriksa Pajak
segera membuat Surat Peringatan I dan seterusnya jika dalam jangka waktu yang sama tidak juga
dipenuhi, diterbitkan Surat Peringatan II.
(4) Apabila setelah Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi, Pemeriksa segera membuat Berita Acara
Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan/Bukti dari Pihak Ketiga dan dapat melaporkannya kepada
pihak Kepolisian tempat Pihak Ketiga tersebut berdomisili atau berkedudukan.
(5) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian surat permintaan Keterangan/Bukti, Surat Peringatan Dalam
Rangka Permintaan Keterangan/Bukti, dan Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Permintaan
Keterangan/Bukti sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 20, Lampiran 21 dan Lampiran 22
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 12
Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (5), Tim Pemeriksa Pajak menghitung jumlah Pajak yang terutang dengan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 13
(1) Hasil pemeriksaan lapangan harus dituangkan dalam konsep Laporan Pemeriksaan Pajak yang setelah
disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemerksa Pajak diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan
Pemeriksaan Pajak.
(2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan melalui kurir atau
Pemeriksa Pajak, untuk daerah-daerah tertentu yang penyampaian dengan kurir atau Pemeriksa
Pajak dianggap tidak efisien, dikirimkan melalui faksimili atau pos.
(3) Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju
mapun tidak setuju atas hasil pemeriksaan lapangan.
(4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5) Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus menandatangani Surat
Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita
Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkannya kembali kepada Kepala Unit Pelaksana
Pemeriksaan Pajak.
(6) Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus mengisi,
menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksaan Pajak dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta
penjelasan seperlunya.
(7) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Surat Persetujuan/
Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Penyerahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan; Surat Tanggapan
Hasil Pemeriksaan; Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan; dan Berita Acara Persetujuan
Hasil Pemeriksaan, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 23, Lampiran 24,
Lampiran 25, Lampiran 26, dan Lampiran 27 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 14
(1) Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak
dengan Wajib Pajak dalam rangka melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(2) Dalam hal masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan dan tanggapan, Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar
perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh suatu Tim Pembahas.
(3) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas yang merupakan
bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
(4) Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak atau kuasanya dapat didampingi oleh
Konsultan Pajak yang diberi kuasa dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan
keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.
(5) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Risalah Tim Pembahas sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran 28 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 15
(1) Pemeriksa Pajak dapat mengirim Surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Wajib Pajak untuk
menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.
(2) Surat Panggilan dapat dikirimkan melalui faksimili atau disampaikan oleh kurir atau Pemeriksa Pajak,
atau melalui pos dengan bukti pengiriman untuk daerah-daerah tertentu yang penggunaan faksimili
tidak memungkinkan atau penyampaian dengan kurir dianggap tidak efisien.
(3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Pemeriksa Pajak dapat membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.
(4) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Berita Acara tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara
Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 29 Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini.
Pasal 16
(1) Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya
dan harus ditandatangani Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang
merupakan sarana untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
(3) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam
Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
(4) Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan (closing conference) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3
minggu untuk Pemeriksaan Lengkap dan 2 minggu untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhitung
sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima Wajib Pajak.
(5) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan sebagaimana maksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) wajib dibuatkan
Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak, dan surat
ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan
yang disampaikan kepada Wajib Pajak ini.
(6) Bentuk formulir dan petunjuk pengisian Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran 30 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
BAB III
PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN
Pasal 17
Buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak harus dikembalikan
secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku,
Catatan dan Dokumen paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau
Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.
BAB IV
PEMERIKSAAN ULANG
Pasal 18
(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal
Pajak.
(2) Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat
diberikan apabila terdapat:
a. indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
b. data baru dan atau data yang semula belum tertungkap; atau
c. sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
BAB V
PENUTUP
Pasal 19
Ketentuan yang diperlukan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,
diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 20
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2001
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/0tkbpera/ab1a4d0dd4d48a2ba1077c4494791306.txt · Last modified: (external edit)