peraturan:0tkbpera:ab00b14a2da2e3cdcc44f06265db6574
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 November 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 813/PJ.322/2003
TENTANG
PERMOHONAN KONFIRMASI ATAS PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP PEMILIK PENGUSAHA RUMAH KOS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Juli 2003 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan pemeriksaan pajak oleh Karikpa Jakarta Dua untuk pajak-pajak Tahun
2001 terhadap Pensiunan Pegawai Pajak yang mempunyai usaha membuka rumah kos-kosan,
Saudara selaku kuasa Wajib Pajak AAA, sedang mengurus untuk menyelesaikan pemeriksaan
pajak yang belum dapat diselesaikan karena menghadapi hal-hal sebagai berikut:
- Wajib Pajak akan dikenakan PPh sesuai dengan penghasilan yang diterima dari usaha
membuka rumah kos-kosan, Wajib Pajak bersedia akan membayar setelah Surat
Ketetapan Pajaknya diterbitkan.
- Wajib Pajak diharuskan memungut dan menyetorkan PPN, yang merasa keberatan
dan tidak bersedia dikenakan PPN, sehingga penyelesaian pemeriksaan tertunda.
- Wajib Pajak dengan sesama keluarga besar P5 sudah berdiskusi perihal membuka
rumah kos harus dikenakan PPN masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.
- Wajib Pajak masih merasa bingung dan merasa yakin bahwa orang-orang lain yang
seprofesi yang membuka rumah kos di seluruh wilayah Indonesia belum satupun yang
telah dikenakan PPN. Wajib Pajak keberatan apabila dijadikan pioner atau uji coba,
dan menyatakan sekiranya sudah berlaku umum seluruh usaha rumah kos-kosan
harus dikenakan PPN, Wajib Pajak bersedia dikenakan.
- Atas permintaan Wajib Pajak, agar mengenai pengenaan PPN supaya tidak dikenakan
atau ditunda dulu, akan tetapi pemeriksa tetap akan melaporkan untuk diterbitkan
Surat Ketetapan PPN.
b. Selanjutnya Saudara memohon untuk mendapatkan konfirmasi dari kasus tersebut di atas.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000, diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan
pada adanya surat ketetapan pajak.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000,
diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut:
a. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 3A ayat (1) : Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
c. Pasal 4A ayat (3) : Penyerahan jasa rumah kos-kosan tidak termasuk jenis jasa yang tidak
dikenakan PPN.
5. Berdasarkan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003, diatur bahwa Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah jasa persewaan rumah susun
sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah
Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa
dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
248/KMK.03/2002, mengatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 1 : Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana adalah rumah dengan
jenis/tipe T-21, T-27, T-36 yang perolehannya dibiayai melalui fasilitas Kredit Pemilikan
Rumah bersubsidi maupun tidak bersubsidi dengan harga jual tidak melebihi batasan
maksimum harga Rumah Sederhana T-36 sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan
Prasarana Wilayah Nomor XXX.
b. Pasal 1 angka 2 : Rumah Susun Sederhana adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian dengan luas
maksimum 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) setiap unit hunian, dilengkapi dengan KM/
WC serta dapur, dapat bersatu dengan unit hunian ataupun terpisah dengan penggunaan
komunal, dan diperuntukkan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang
pembangunannya mengacu pada Permen PU Nomor XXX tentang Persyaratan Teknis pada
Permen PU Nomor XXX tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
7. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan
Pengusaha Kecil PPN, diatur bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha
yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
8. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan 3 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir
1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Atas Pajak Penghasilan yang terutang, Saudara wajib membayar tanpa harus menunggu
diterbitkannya surat ketetapan pajak.
b. Apabila rumah kos-kosan yang disewakan tersebut tidak memenuhi persyaratan Rumah
Susun Sederhana, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 dan 6 di atas, maka atas penyerahan jasa persewaan rumah kos-kosan
tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pengusaha persewaan rumah
kos-kosan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan
wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan
memperhatikan batasan Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam angka 7 di atas.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/0tkbpera/ab00b14a2da2e3cdcc44f06265db6574.txt · Last modified: (external edit)