peraturan:0tkbpera:aaa5ebec57257fa776a1990c2bd025c1
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Januari 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 34/PJ.54/2001
TENTANG
RESTITUSI PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxx tanggal 01 September 2000 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa PT. AAN telah terlanjur membayar PPN atas perolehan 2 (dua)
unit kapal tongkang. Menunjuk Keputusan Presiden Nomor 4 TAHUN 1996 bahwa PPN yang terutang
Ditanggung oleh Pemerintah atas perolehan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha
perusahaan nasional. Atas permasalahan tersebut Saudara mohon agar kiranya dapat menerima
kembali uang pembayaran PPN yang terlanjur dipungut tersebut.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1994 antara lain mengatur :
a. Pasal 1 huruf u, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha
Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan
atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
b. Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
c. Pasal 9 ayat (8) diatur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 329/KMK.04/1999 tentang Penetapan Kapal, Pesawat Udara,
Kereta Api, Serta Suku Cadang dan Peralatan untuk Perbaikan/Pemeliharaannya sebagai Barang Kena
Pajak yang Bersifat Strategis untuk Pembangunan Nasional antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 2 Pelayaran Niaga adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia
yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu tertentu ataupun berdasarkan
perjanjian dan telah memiliki Surat Ijin Usaha perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari
Departemen Perhubungan;
b. Pasal 1 angka 3 Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah badan
hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan
penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah memiliki Surat
Izin Usaha Angkutan Penyeberangan dari Departemen Perhubungan;
c. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Barang Kena Pajak tertentu adalah Kapal laut yang digunakan
untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga dan Kapal angkutan sungai, danau dan
penyeberangan yang digunakan untuk angkutan umum oleh Perusahaan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan.
d. Pasal 3 ayat (2) atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu kepada perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung oleh
Pemerintah.
e. Pasal 3 ayat (3) Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor atau diserahkan kepada perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus terkait langsung dengan bidang usaha
atau kegiatannya.
4. Dalam butir 3.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1999 tanggal 30 Agustus
1999 diatur bahwa BKP yang termasuk bersifat strategis antara lain :
- Kapal laut
- Kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- Kapal penangkap ikan
Dan suku cadang kapal dan alat keselamatan pelayaran/keselamatan manusia.
5. Dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.04/1998 tanggal 29 April 1998 diatur
bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas impor dan atau untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
yang atas penyerahannya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung Pemerintah, tidak dapat
dikreditkan.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, 3, 4 dan 5 serta memperhatikan isi sura Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
a. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas impor dan perolehan kapal angkutan sungai, danau
dan penyeberangan merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam rangka
menunjang perekonomian nasional dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Kapal tongkang tidak termasuk jenis Barang Kena Pajak yang bersifat strategis sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 329/KMK.04/1999 sehingga atas
penyerahan kapal tongkang oleh PT. CPB ke PT. AAN terutang PPN.
c. Pajak Masukan yang telah Saudara bayar dapat dikreditkan sepanjang :
- PT. AAN adalah Pengusaha Kena Pajak;
- PT. AAN menghasilkan jasa yang atas penyerahannya PPN yang terutang tidak
Ditanggung Oleh Pemerintah atau dikecualikan dari pengenaan PPN;
- Pajak Masukan atas perolehan tongkang tersebut berhubungan langsung dengan
kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen yang berkaitan
dengan penyerahan/menghasilkan jasa yang terutang PPN dan tidak termasuk
kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur pada Pasal
9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994.
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP. 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Palembang Utara
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro
5. Kepala Kantor Wilayah IV DJP
peraturan/0tkbpera/aaa5ebec57257fa776a1990c2bd025c1.txt · Last modified: (external edit)