KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN
Nomor
:
S-357/PJ.10/2015 2 April 2015
Sifat
:
Segera
Lampiran
:
1 (satu) set
Hal
:
Penegasan Mekanisme Penyampaian Data yang Bersumber dari Pemerintah
Daerah dan Pengawasannya
Yth.
1.
Para Kepala Kantor Wilayah DJP selain Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP di wilayah DKI Jakarta
2.
Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengawasan Data (PAP3D) yang ber/aku mulai tanggal 1 April 2015 dan menyusul surat kami terdahulu nomor **S-220/PJ.10/2014** tanggal 27 Januari 2014 hal Mekanisme Penyampaian Data yang Bersumber dari Pemerintah Daerah Berdasarkan PMK nomor **132/PMK.03/2013** dan Kamus Data Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Melalui surat kami nomor **S-220/PJ.10/2014** tersebut kami sampaikan Prosedur Penerimaan dan Pengiriman Data Eksternal ke KPDE dan Prosedur Pengawasan Penerimaan Data Eksternal di Kantor Wilayah DJP terkait penerimaan dan pengawasan penyampaian data oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor **132/PMK.03/2013** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor **16/PMK.03/2013** tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.
2.
Prosedur penerimaan dan pengiriman data serta pengawasan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada butir 1 saat ini telah diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015, dengan judul:
a.
Tata Cara Penerimaan Data dan Pengiriman Data Eksternal ke Kantor Pengolahan Data Eksternal di Kantor Wilayah DJP; dan
b.
Tata Cara Pengawasan Penerimaan Data Eksternal di Kantor Wilayah DJP selain Kantor Wilayah DJP yang Berkedudukan di DKI Jakarta.
3.
Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 mulai tanggal 1 April 2015, maka kami tegaskan bahwa prosedur penerimaan dan pengiriman data eksternal ke KPDE dan prosedur pengawasan penerimaan data eksternal di Kantor Wilayah DJP mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Direktur,
Iwan Djuniardi
NIP.19680610199503100
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis
3. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
4. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat