peraturan:0tkbpera:a3ce63a7a8521c37a513db67129855a8
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Oktober 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 885/PJ.52/2004
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS PEMASUKAN HELIKOPTER UNTUK DIKLAT STPI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1110/KU.301/STPI-04 tanggal 9 Agustus 2004, hal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) mengadakan kerjasama dalam bidang
pendidikan dan pelatihan penerbang dengan SGC SAGA AVIATION Co. Ltd. dari Jepang.
Kesepakatan kerjasama tersebut mencakup antara lain pihak STPI memberikan fasilitas
terbang di Curug, sedangkan SGC SAGA AVIATION Co. Ltd. meminjamkan 2 (dua) buah
pesawat helikopter selama 2 tahun berikut 2 (dua) orang mekanik dan 2 (dua) orang
instruktur pilot.
b. Terhadap rencana pengadaan pesawat helikopter tersebut, STPI telah mendapat izin dari
Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU/3226/DAU-801/2004, tanggal 31 Mei 2004, serta
fasilitas izin impor sementara dari Menteri Keuangan Nomor : 1032/KM.4/2004, tanggal 26
Mei 2004, sebagaimana terlampir dalam surat.
c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Saudara
mengajukan permohonan pembebasan PPN dan PPn BM pesawat helikopter yang dimaksud,
dengan data-data sebagai berikut :
a. Nama Barang : Helikopter R22 Beta Robinson S/N21 96.
b. Kondisi : Bekas
c. Nomor HS : 88-02
d. Tujuan Pemakaian : Pendidikan Calon Penerbang
e. Jangka Waktu Peminjaman : 2 tahun
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
b. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan bahwa Barang Kena Pajak yang atas
impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pesawat Udara dan
suku cadang serta alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1032/KM.4/2004 tentang Pemberian Izin Impor
Sementara yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk kepada Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia, P.O. BOX 509 Tangerang 15001, mengatur bahwa Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia diberikan izin untuk mengimpor sementara dan mendapatkan pembebasan Bea
Masuk, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.
d. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena
Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, antara lain diatur bahwa :
Ayat (1) : Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk tetap dipungut PPN dan PPn BM berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Ayat (2) : Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM.
Ayat (3) : Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk
sebagaimana dalam ayat (2) adalah :
a. barang perwakilan asing beserta para pejabatnya yang
bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbal balik;
b. barang untuk keperluan badan international yang diakui dan
terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor
Indonesia;
c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, atau kebudayaan;
d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan
tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan;
f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan
penyandang cacat lainnya;
g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu
jenazah;
h. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di
luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai
Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar
negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,
sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan
mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia
setempat;
i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,
pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah
tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pabean;
j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan
negara.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa atas impor sementara 2 (dua) unit Helikopter R22 Beta Robinson S/N2196 yang
akan digunakan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia untuk Diklat Pendidikan dan Pelatihan
Penerbang terutang PPN dan PPn BM, dengan demikian permohonan Saudara untuk mendapatkan
pembebasan PPN dan PPn BM atas impor helikopter sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat kami
kabulkan.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan.
peraturan/0tkbpera/a3ce63a7a8521c37a513db67129855a8.txt · Last modified: (external edit)