KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       16 Oktober 1995

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2138/PJ.54/1995

                            TENTANG

                     SAAT PPN TERUTANG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara No.XXX tanggal 30 Agustus 1995 perihal tersebut di atas dapat 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Saat PPN terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa penyewaan kapal secara charter yang 
    dilakukan oleh PT. XYZ kepada kontraktor Production Sharing dibidang migas, baik menurut ketentuan 
    lama (Pasal 11 Undang-undang No. 8 TAHUN 1983) maupun menurut ketentuan baru (Pasal 11
    Undang-undang No. 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 
    1994) terjadi pada saat dilakukan penyerahan dan menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan 
    No. 1117/KMK.04/1988 jo Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP.53/PJ./1994, Faktur 
    Pajak atas Penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dapat dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya 
    setelah bulan dilakukan penyerahan.

    Mengingat sampai saat ini tidak terdapat dasar hukum untuk menetapkan saat PPN terutang atas 
    penyerahan Jasa Kena Pajak oleh PT. XYZ sesuai dengan saat PPN terutang menurut SE-49/PJ.3/1988 
    tanggal 31 Desember 1988, maka permohonan Saudara tersebut belum dapat kami penuhi.

2.  Adapun mengenai kesulitan likuaditas yang Saudara hadapi akibat koreksi tim pemeriksaan pajak 
    berkenaan dengan saat PPN terutang, menurut hemat kami masih dapat diatasi dengan ketentuan 
    yang berlaku antara lain dengan mengangsur.

Demikian, diucapkan terima kasih.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd 

FUAD BAWAZIER