peraturan:0tkbpera:a2369958a9645eac52b58a8134e2ef5a
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Mei 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 419/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX dan Nomor : XXX, tanggal 24 Maret 2005, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat-surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Pada surat Nomor : XXX, Saudara mengimpor barang berupa Parts Helicopter Enstrom 480B
dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa Rujukan Surat Dirjen Bea dan Cukai
Departemen Keuangan R.I Nomor XXX tanggal 24 Juli 2002, Kontrak Jual Beli Nomor : XXX
tanggal 27 Juli 2003, Air Way Bill Nomor : XXX tanggal 14 Maret 2005 dan Invoice Nomor :
XXX tanggal 7 Maret 2005.
b. Pada surat Nomor : XXX, Saudara mengimpor barang berupa Alsus Serse/Peralatan
Monitoring Centre dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa Rujukan Surat Dirjen Bea
dan Cukai Departemen Keuangan R.I Nomor XXX, Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : XXX
tanggal 17 Juni 2004, Air Way Bill Nomor : XXX tanggal 14 Maret 2005 dan Invoice Nomor :
XXX tanggal 14 Maret 2005.
c. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Saudara
mengajukan permohonan mengenai pengeluaran barang impor berupa Parts Helicopter
Enstrom 480B dan Alsus Serse/Peralatan Monitoring Centre.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan
atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : 1. Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat
angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara,
alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan
kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang
diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia
(TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk
melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum
dimuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD,
yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk
keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak
Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, antara lain mengatur :
Pasal 1 : huruf a, Barang Kena Pajak Tertentu adalah : Senjata, amunisi, alat
angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat
angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan
angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya.
Pasal 2 : - ayat (1), Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dilakukan oleh
Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau Pihak lain yang
ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- ayat (3), Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang
melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib
mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 139/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas
Impor Persenjataan, Amunisi, termasuk Suku Cadang dan Perlengkapan Militer serta Barang
dan Bahan yang Dipergunakan untuk menghasilkan Barang yang Diperuntukkan Bagi
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 : 1. Persenjataan dan amunisi adalah alat utama Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) termasuk suku cadang dan perlengkapan
militer yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan
keamanan negara untuk melaksanakan kegiatan dan operasi dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok ABRI, serta alat pendukung yang
dipergunakan dalam pengoperasian alat utama dalam rangka
pelaksanaan kegiatan dan operasi ABRI, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang
bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara adalah termasuk
juga suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan,
perawatan dan perbaikan alat utama dan alat pendukungnya.
Pasal 2 : Atas pemasukan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
diberikan pembebasan bea masuk.
Pasal 3 : (1) Pembebasan bea masuk atas barang-barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan oleh Menteri Keuangan setelah diajukan
permohonan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Untuk impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri suatu
pernyataan tertulis sebagaimana contoh pada lampiran II yang
menyatakan bahwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk
keperluan ABRI yang ditandatangani oleh :
a. Direktur Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa atau oleh
Direktur Pengadaan dalam hal barang dan bahan diimpor
oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan;
b. Asisten Logistik Kepala Staf Umum ABRI atau Wakil Asisten
Logistik dalam hal barang dan bahan diimpor oleh markas
besar ABRI.
(3) Untuk impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
produsen yang termasuk dalam Industri Strategis yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang
Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 2 : (1) Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk tetap dipungut PPN dan PPn BM berdasarkan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari
pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM.
(3) huruf k, Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea
Masuk sebagaimana dalam ayat (2) adalah perlengkapan militer
termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan
pertahanan dan keamanan.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas,
dengan ini ditegaskan bahwa :
a. atas impor Parts Helicopter Enstrom 480 B yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Kepolisian Republik Indonesia
mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan Direktur
Jenderal Pajak.
b. atas impor Alsus Reserse yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak dipungut
PPN dan PPn BM sepanjang atas impor barang tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 di atas dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/a2369958a9645eac52b58a8134e2ef5a.txt · Last modified: 2023/02/05 18:16 (external edit)