peraturan:0tkbpera:a226e450e214f350856e2980b6e55ac9
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 Maret 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 04/PJ.7/1996
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI (SERI PEMERIKSAAN 03-96)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagaimana diketahui .perkembangan dunia usaha sedemikian cepatnya, sehingga aktivitas perusahaan tidak
mungkin lagi ditangani secara terpusat di kantor pusat Wajib Pajak, sehingga keberadaan kantor cabang/
perwakilan/pabrik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Oleh Karena itu untuk meningkatkan pengawasan
dan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang memiliki kantor cabang/perwakilan/pabrik (WP Lokasi) di luar kantor
domisili Wajib Pajak diperlukan suatu koordinasi pemeriksaan yang baik.
Dengan adanya koordinasi pemeriksaan tersebut diharapkan laporan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak
Lokasi dapat diselesaikan lebih dahulu. Kemudian Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) WP Lokasi tersebut
digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LPP WP Domisili.
Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
Pemeriksaan terhadap WP Lokasi dapat dilaksanakan oleh :
1.1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau
1.2. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA), atau
1.3. Kantor Wilayah (KANWIL) DJP.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan WP Lokasi.
2.1. WP Lokasi dapat diperiksa oleh unit pelaksana pemeriksaan WP Lokasi apabila ada
permintaan pemeriksaan dari unit pelaksana pemeriksaan WP Domisili.
2.2. Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dibuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Domisili.
2.3. Dalam hal Surat Permintaan Pemeriksaan WP Lokasi diterbitkan melebihi jangka waktu
tersebut di atas, maka Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili harus menjelaskan secara
tertulis alasan atas keterlambatan tersebut kepada Kepala KANWIL DJP WP Domisili.
2.4. Pengajuan permintaan pemeriksaan WP Lokasi harus mencantumkan :
2.4.1. Nama, NPWP, alamat semua WP Lokasi dengan jelas dan lengkap.
2.4.2. Kode pemeriksaan dan tahun pajak yang diperiksa.
2.4.3. Tanggal penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
2.5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi oleh KPP hanya dapat dilakukan melalui Pemeriksaan
Sederhana Lapangan (PSL).
2.6. Dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Domisili merupakan pemeriksaan SPT Lebih Bayar atau
SPT yang masa daluwarsa pemeriksaannya mendekati jatuh tempo, maka Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak WP Domisili harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
tanggal jatuh tempo SPT tersebut. Hal ini dimaksudkan agar LPP WP Lokasi bisa dimanfaatkan
oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili.
2.7. Dalam Pemeriksaan WP Lokasi, Pemeriksa Pajak yang bersangkutan harus memeriksa semua
kegiatan perusahaan yang dilakukan di Lokasi tersebut. Laporan Pemeriksaan Pajak harus
meliputi data lainnya yang berkaitan dengan WP Domisili dan perhitungan pajak Lokasi.
2.8. Untuk KARIKPA Jakarta Khusus Satu atau KARIKPA Jakarta Khusus Dua, apabila jumlah
tenaga Pemeriksa yang ada tidak mencukupi, kantor pemeriksaan tersebut dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sebagaimana diatur dalam Surat
Edaran ini.
3. Permintaan Pemeriksaan WP Lokasi.
Permintaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dapat diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak,
atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, atau Kantor Wilayah DJP.
3.1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Domisili dilakukan oleh KPP, maka permintaan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dapat diajukan kepada KPP Lokasi.
Contoh :
PT RAPI diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) oleh KPP Gambir.
PT RAPI mempunyai pabrik di KPP Pulo Gadung dan mempunyai cabang di KPP Medan Barat.
KPP Gambir dapat mengajukan permintaan pemeriksaan WP lokasi kepada KPP Pulo Gadung
dan KPP Medan Barat.
3.2. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA)
Dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Domisili dilakukan oleh KARIKPA, maka permintaan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi dapat diajukan kepada KARIKPA Lokasi.
Contoh :
KARIKPA Jakarta Satu sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT ABC. Wajib Pajak
tersebut mempunyai cabang di KPP Cimahi dan KPP Palembang Utara. KARIKPA Jakarta Satu
dapat mengajukan permintaan pemeriksaan WP Lokasi ke KARIKPA Bandung Satu dan
KARIKPA Palembang.
3.3 Kantor Wilayah (Kanwil) DJP.
3.3.1. Wajib Pajak Lokasi berada di dalam satu KANWIL DJP.
Dalam hal Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili dilakukan oleh Pejabat fungsional
pemeriksa KANWIL DJP, apabila jumlah tenaga Pemeriksa yang ada di KANWIL DJP
tidak mencukupi, maka KANWIL DJP tersebut dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi kepada KARIKPA Lokasi.
contoh :
Pejabat fungsional pemeriksa KANWIL XIV DJP Bali, NTB, NTT & Timtim sedang
melakukan pemeriksaan terhadap PT XYZ. Wajib Pajak tersebut mempunyai cabang
di KPP Kupang. Karena Jumlah tenaga Pemeriksa yang ada di KANWIL tersebut tidak
mencukupi, maka Kepala KANWIL XIV DJP Bali, NTB, NTT & Timtim dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan WP Lokasi kepada Kepala KARIKPA Kupang.
3.3.2. Wajib Pajak Lokasi berada di KANWIL DJP Lainnya.
Dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Domisili dilakukan oleh Pejabat fungsional
pemeriksa KANWIL DJP, maka permintaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi
dapat diajukan oleh Kepala KANWIL DJP tersebut kepada Kepala KANWIL DJP lainnya
atau KARIKPA Lokasi.
Contoh :
Pejabat fungsional pemeriksa KANWIL V DJP Jaya II sedang melakukan pemeriksaan
terhadap PT XYZ. Wajib Pajak tersebut mempunyai cabang di KPP Jayapura. Kepala
KANWIL V DJP Jaya II dapat mengajukan permintaan pemeriksaan WP Lokasi kepada
Kepala KANWIL XV DJP atau KARIKPA Jayapura.
3.4. Bentuk formulir dan petunjuk pengisian pengajuan Permintaan Pemeriksaan WP Lokasi dapat
dilihat pada lampiran 1.
4. Jangka Waktu Penyelesaian
4.1. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan WP Lokasi adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak
tanggal surat Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.
4.2. Apabila LPP WP Lokasi diperkirakan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana tersebut pada butir 4.1, maka selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum
jangka waktu penyelesaian pemeriksaan berakhir, KPP atau KARIKPA atau Pejabat
fungsional KANWIL DJP harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian pemeriksaan kepada Kepala KANWIL DJP atasannya.
4.3. Izin perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi tersebut
hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.
4.4. Dalam hal WP Domisili diperiksa dalam rangka PSK, maka pemeriksaan WP Domisili dapat
diselesaikan tanpa menunggu LPP WP Lokasi.
4.5. Dalam hal WP Domisili diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan
Pemeriksaan Lengkap (PL), apabila LPP WP Lokasi belum diterima dalam jangka waktu 45
(empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi
sebagaimana tersebut pada butir 4.1, maka pemeriksaan WP Domisili dapat diselesaikan
tanpa menunggu LPP WP Lokasi.
4.6. Apabila dikemudian hari unit Pelaksana Pemeriksaan WP Domisili menerima LPP WP Lokasi
yang datanya belum tercakup dalam LPP WP Domisili, maka data baru tersebut harus
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.7. Bentuk surat dan petunjuk pengisian permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan WP Lokasi dapat dilihat pada lampiran 2.
4.8. Bentuk surat dan petunjuk pengisian izin perpanjangan jangka waktu penyelesaian
pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat dilihat pada lampiran 3.
5. Pengawasan
5.1. Wajib Pajak Lokasi berada di dalam satu KANWIL DJP.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan pemeriksaan,
Kepala KANWIL DJP belum menerima tembusan Surat Pengantar (SP) Pengiriman LPP WP
Lokasi, maka Kepala KANWIL DJP tersebut mengirimkan Surat Peringatan untuk
menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan WP Lokasi.
5.2. Wajib Pajak Lokasi berada di KANWIL DJP Lainnya.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan pemeriksaan,
Kepala KANWIL DJP Lokasi belum menerima tembusan Surat Pengantar (SP) pengiriman LPP
WP Lokasi, maka Kepala KANWIL DJP tersebut mengirimkan Surat Peringatan untuk
menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan WP Lokasi.
5.3. Bentuk surat dan petunjuk pengisian Surat Peringatan dapat dilihat di lampiran 4.
5.4. Kepala KANWIL DJP WP Domisili atau Kepala KANWIL DJP WP Lokasi (dalam hal WP Lokasi
berada di KANWIL DJP lainnya) harus aktif dalam memantau pelaksanaan pemeriksaan WP
Lokasi.
5.5. Lembar pengawasan pemeriksaan WP Lokasi dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada
lampiran 5.
6. Pengiriman LPP, Nota Penghitungan, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)
6.1. LPP atas WP Lokasi dikirim langsung kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak
Domisili dengan mempergunakan Surat Pengantar (SP) pengiriman LPP.
6.2. Dalam waktu yang bersamaan dengan pengiriman LPP WP Lokasi, KARIKPA atau KANWIL DJP
yang memeriksa WP Lokasi harus mengirimkan Nota Penghitungan dan BAHP ke KPP Lokasi.
Apabila pemeriksaan WP Lokasi dilakukan oleh KPP Lokasi, maka Nota Penghitungan dan
BAHP dikirim oleh Tim Pemeriksa yang bersangkutan ke Seksi TUP (KPP Tipe A), atau INTUP
(KPP Tipe B) dengan menggunakan Nota Dinas Intern.
6.3. Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SP pengiriman LPP dapat dilihat pada lampiran 6.
7. Sanksi.
Apabila dalam jangka waktu perpanjangan penyelesaian yang telah ditentukan, pemeriksaan WP
Lokasi tidak dapat diselesaikan maka Kepala KANWIL Lokasi agar memberi teguran tertulis, dan
jika masih belum terselesaikan tanpa alasan yang jelas maka terhadap pejabat yang bersangkutan
dikenakan sanksi kepegawaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-41/PJ.71/1989
tanggal 22 September 1989 perihal Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan - 61 )
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/a226e450e214f350856e2980b6e55ac9.txt · Last modified: (external edit)