peraturan:0tkbpera:a10463df69e52e78372b724471434ec9
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Juni 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 443/PJ.53/2004
TENTANG
PPN JASA GILING DAN PPN OBAT RAWAT JALAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 03 Desember 2003 perihal, PPN Jasa Giling dan PPN
Obat Rawat Jalan dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa:
a. Seperti kita ketahui bahwa pabrik gula disamping menggiling tebu sendiri juga menggiling tebu
rakyat dengan pola hasil 65% untuk petani tebu dan 35% untuk pabrik gula sebagai hasil jasa
gilingnya. Karena sesuai Surat Edaran No. SE-23/PJ.51/2000 tentang PPN atas penyerahan
gula pasir musim giling 2000 dengan harga prevenue Rp 2.600 dan hanya untuk produksi
tahun 2000.
b. Saudara menanyakan apakah PTPN/Pabrik gula masih harus memungut PPN atas jasa giling
untuk musim giling tahun 2001 dan seterusnya dan kalau memungut dengan harga prevenue
berapa. Karena kenyataan untuk musim giling 2001 dan seterusnya PTPN/Pabrik gula tidak
memungut dan menyetor PPN atas jasa giling tersebut dengan alasan bahwa SE No.
SE-23/PJ.51/2000 hanya berlaku untuk musim giling tahun 2000 sedang untuk tahun 2001 dan
seterusnya tidak ada aturannya, apakah atas jasa giling untuk tahun 2001 dan seterusnya bila
harus memungut perlu dikoreksi dan dicadangkan sebagai hutang PPN.
c. Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas
penggantian obat Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit bila tidak ada apotiknya
hanya ada instalasi farmasi kalau ada penyerahan obat untuk rawat jalan harus dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.
251/KMK.03/2002, Keputusan Menteri Keuangan No. 253/KMK.03/2002 dan diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 402/KMK.03/2002 maka Surat Edaran No. SE-06/PJ.52/2000
dinyatakan tidak berlaku sehingga Rumah Sakit yang ada Instalasi Farmasinya yang
menyerahkan obat-obatan pada pasien rawat jalan harus memungut PPN 10%.
d. Saudara menanyakan mana yang harus dikukuhkan sebagai PKP Rumah Sakitnya atau
Yayasan yang mengelola Rumah Sakit tersebut, bagaimana cara pengkreditan Faktur Pajak
Masukannya bila dalam pembelian obat-obatan tersebut menjadi satu Faktur Pajak bila untuk
pembelian obat untuk rawat inap dan rawat jalan, karena Rumah Sakit sendiri juga kesulitan
untuk memisahkan antara stock untuk obat rawat jalan dan rawat inap, dan andaikan yayasan
Rumah Sakit tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP apakah juga ada kewajiban
menyetorkan PPN nya bila ada pemakaian obat untuk rawat jalan.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan
sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
b. Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak
termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
d. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
e. Pasal 3A ayat 1, menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
f. Pasal 4 huruf a, menyatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
g. Pasal 4A ayat (3), menyatakan 12 jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
namun jasa giling tebu tidak termasuk kedalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan
Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, antara lain mengatur:
a. Pasal 2 ayat 1, Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:
a) Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
b) Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa
yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang
Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:
1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya
tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit
atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit
kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang
Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah
peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran
seluruhnya;
3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari
unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat
dikreditkan.
b. Pasal 2 ayat 2, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan
rumus sebagai berikut:
X
------ X PM
Y
dengan ketentuan bahwa:
X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun
buku yang bersangkutan;
Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;
PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas penyerahan Barang
Dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002, antara lain
mengatur:
a. Pasal 1, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Selain yang
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau
Badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:
1) Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko,
kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir,
atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
2) Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran
tersebut;
3) Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului penawaran tertulis,
pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan
pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa
sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.
b. Pasal 2, menyatakan bahwa atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain
yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang PPN sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga jual.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
571/KMK.03/2003, diatur bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Berdasarkan ketentuan pada angka 2, 3 dan 4 serta dengan memperhatikan isi surat saudara pada
angka 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Karena Jasa giling tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan pajak, maka atas jasa giling
untuk musim giling tahun 2001 dan seterusnya tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan
Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai penggantian. Dalam hal imbalan atas jasa tersebut
dalam bentuk natura (bagi hasil gula) maka nilai penggantian dapat dihitung sebesar nilai hasil
yang diterima pada saat imbalan tersebut diterima atau dibayarkan.
b. PTPN atau pabrik gula harus memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas
penyerahan jasa giling tersebut.
c. Dalam hal instalasi farmasi melakukan penyerahan obat kepada selain pasien rawat inap
maka instalasi farmasi harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Mengingat Instalasi
farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-
obatan, gas medik, alat-alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi
merupakan satuan organik yang tidak terpisahkan dari organisasi Rumah Sakit, maka yang
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah Rumah Sakit, dengan ketentuan Rumah
Sakit tersebut dalam satu tahun buku jumlah peredaran brutonya telah melebihi batasan
Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas.
d. Faktur Pajak masukan yang didalamnya terdapat penyerahan yang terutang pajak dan
penyerahan yang tidak terutang pajak, dihitung kembali setelah dikreditkan seluruhnya
selama satu tahun buku dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak
masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan
penyerahan yang tidak terutang pajak dengan rumus pada butir 3.b.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/a10463df69e52e78372b724471434ec9.txt · Last modified: (external edit)